Connect with us

Politik

Marwan Jafar Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, menegaskan pihaknya akan memonitor dan menagih secara serius komitmen Bank Indonesia (BI) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi bank sentral dituntut tidak sebatas menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga berdampak konkret pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga perluasan investasi daerah.

“Komisi XI tentu akan terus memonitor dan menagih serius komitmen tersebut. Terutama bagaimana strategi konkretnya, kebijakan apa yang akan dilakukan, dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya menciptakan lapangan kerja,” ujar Marwan dalam Raker Komisi XI bersama BI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Marwan menilai isu penyerapan tenaga kerja merupakan persoalan mendasar yang bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat di daerah. Bank Indonesia diminta membeberkan indikator capaian terukur dari bauran kebijakan moneter dan makroprudensialnya terhadap pembentukan lapangan kerja baru. “Penciptaan lapangan kerja berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. BI perlu menjelaskan secara terukur bagaimana kontribusi strategis kebijakannya dalam membuka kesempatan kerja bagi warga,” tegas Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut.

Menyikapi komitmen BI dalam memperdayakan sektor UMKM, Marwan mendesak agar skema bantuan tidak berhenti pada kemudahan akses kredit semata. Pendampingan kapasitas, perluasan ekosistem bisnis, hingga pembukaan jaringan pasar (networking) internasional bagi pengusaha kecil wajib direalisasikan secara masif. “Kalau BI berkomitmen memperkuat UMKM, kami ingin melihat bentuk konkretnya. Bagaimana BI memperluas networking dan akses pasar UMKM? Program konkretnya apa dan bagaimana ukurannya?” kata Marwan.

Ia menekankan bahwa penguatan sektor UMKM merupakan fondasi vital dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Intervensi kebijakan BI diharapkan mampu mendorong pelaku usaha mikro untuk naik kelas serta terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional. “UMKM memiliki posisi strategis dalam menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Kebijakan BI harus mampu membawa pelaku usaha tidak sekadar bertahan, tetapi naik kelas dan terhubung ke pasar ekspor,” ucap legislator dari dapil Jawa Tengah III tersebut.

Advertisement

Di samping itu, Marwan menyoroti janji BI untuk mengoptimalkan peran 46 Kantor Perwakilan BI (KPwBI) di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kehadiran kantor cabang daerah tersebut dituntut melahirkan terobosan ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi komoditas lokal masing-masing wilayah. “Potensi ekonomi setiap daerah itu berbeda-beda. Karena itu, peran Kantor Perwakilan BI harus benar-benar mampu membaca potensi lokal dan menghubungkannya dengan kebijakan ekonomi, pasar, maupun arus investasi,” jelas politikus PKB tersebut.

Mantan Menteri Desa ini mengingatkan Gubernur BI agar setiap rencana kerja yang dipaparkan dalam rapat kerja dapat dievaluasi berkala secara transparan. Komisi XI DPR RI berkomitmen menjaga agar kebijakan moneter negara senantiasa berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Rencana strategis ini jangan berhenti pada koordinasi kelembagaan di atas kertas. Hasil nyata berupa pertumbuhan ekonomi daerah dan berkurangnya angka pengangguran adalah pengujian utama bagi kebijakan BI,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik58 menit ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik22 jam ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik22 jam ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik22 jam ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik22 jam ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik23 jam ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...