Politik
Presiden Prabowo Panggil Kepala Bakom, Tekankan Komunikasi Pemerintah yang Terbuka dan Dialogis
Published
4 jam agoon
Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya pada Minggu, (4/10/2026), sore. Pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom dalam membangun komunikasi pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana program dan kebijakan pemerintah dikomunikasikan kepada publik. Komunikasi tersebut diharapkan tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Seskab, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana agar komunikasi pemerintah dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan juga tidak cukup hanya menjelaskan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai arah dari setiap kebijakan.
Selain menyampaikan informasi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Seskab menyebut bahwa Bakom diharapkan menjadi salah satu jembatan bagi pemerintah untuk mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun pola komunikasi pemerintah yang terbuka dan dialogis. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang mendengar dan merespons suara masyarakat.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” tutur Seskab.
You may like
Tinjau Sumur Minyak Tua PHE ONWJ, Andre Rosiade Apresiasi Produktivitas dan Kehati-hatian Investasi
Himmatul Aliyah Soroti Ketimpangan Kuota PTNBH dan Non-BH, Tegaskan Sanksi Jalur Merah bagi Pelanggar
Abdul Wachid Apresiasi Fasilitas Lengkap Sekolah Rakyat Terintegrasi Sukoharjo
Silaturahmi ke Kediaman Kapolri Baru, Habiburokhman Soroti Oknum Arogan dan Program 100 Hari Kerja
Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputera kepada Tujuh Tokoh TNI di HUT ke-81
Resmikan 204 Satuan Baru TNI, Presiden Prabowo Tegaskan Penguatan Pertahanan Nasional
Pimpin HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo: Terima Kasih atas Pengabdian Prajurit Jaga Kedaulatan Negara
Presiden Prabowo Panggil Kepala Bakom, Tekankan Komunikasi Pemerintah yang Terbuka dan Dialogis
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...


