Connect with us

Politik

Junico Siahaan Harapkan Satuan Baru TNI Tingkatkan Kesiapan Operasional Prajurit sebagai Prioritas Pertahanan

Published

on

Satuan Baru TNI Diharapkan Tingkatkan Kesiapan Operasional Prajurit sebagai Prioritas Pertahanan

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada seluruh prajurit. Ia berharap di usia TNI ke-81, penjaga pertahanan Negara semakin lebih maksimal dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Junico pun mengapresiasi pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia. “Selamat HUT ke-81 untuk TNI. Pengabdian prajurit perlu ditopang keputusan pertahanan yang tepat. Setiap prioritas harus memperjelas kemampuan yang hendak diperkuat dan kebutuhan operasi yang akan dipenuhi,” kata Junico dalam keterangan persnya, Senin (5/10/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Nico Siahaan tersebut, peringatan hari jadi TNI harus menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi kesiapan operasional pertahanan. “Untuk itu kami mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI menyusun prioritas berdasarkan kesenjangan kemampuan yang paling mendesak, karakter ancaman, serta kebutuhan pengamanan wilayah Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nico mengingatkan TNI untuk menghubungkan rencana pembangunan kekuatan dengan skenario penugasan yang nyata. Menurutnya, pengamanan

perbatasan, wilayah laut, ruang udara, dan objek strategis memiliki

Advertisement

kebutuhan berbeda.

“Penentuan dukungan perlu memperhitungkan kondisi geografis, waktu pengerahan, serta kemampuan satuan menjalankan tugas secara berkelanjutan,” sebut Nico.

Ditambahkan Nico,evaluasi tersebut perlu menghasilkan urutan pemenuhan kebutuhan yang jelas. “Kemampuan yang paling menentukan keberhasilan operasi harus memperoleh prioritas, disertai tahapan pelaksanaan dan ukuran kesiapan yang dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan pertahanan,” paparnya.

Di sisi lain, Nico mendorong penguatan keterpaduan operasi antarmatra. Ia menilai, TNI perlu memastikan sistem komunikasi, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan memungkinkan unsur darat, laut, serta udara bekerja dalam satu arah ketika menghadapi ancaman.

“Indonesia membutuhkan kemampuan untuk mengerahkan unsur pertahanan secara terpadu. Latihan gabungan perlu digunakan untuk menguji koordinasi dan menghasilkan perbaikan yang diterapkan dalam penugasan,” jelas Nico.

Advertisement

“Kita melihat bahwa latihan gabungan, latihan siber dam nirawak menjadi kebutuhan yang lebih cocok saat ini untuk penguatan alutsista di Nusantara,” sambung politisi PDI-Perjuangan (PDIP) itu.

Menurut Nico, hal ini relevan mengingat perkembangan ancaman siber, gangguan komunikasi, dan penggunaan sistem tanpa awak juga perlu masuk dalam evaluasi kesiapan.

“Maka penting untuk TNI menentukan pembagian tanggung jawab, kebutuhan kemampuan, serta prosedur koordinasi agar perubahan ancaman diikuti penyesuaian doktrin dan pelaksanaan operasi,” ungkap Nico.

Dalam upacara HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan baru, termasuk 6 Komando Daerah Militer (Kodam) yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain 6 Kodam, ada juga Brigif TP, 150 Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan (TP), dan 3 Yon Bantuan Tempur atau Banpur (Kavaleri, Armed, dan Arhanud) untuk matra TNI AD.

Advertisement

Kemudian TNI AL terdiri atas 1 Brigif Marinir dan 4 Yon Marinir. Sementara TNI AU terdiri atas 1 Divisi II Korpasgat, 1 Brigade Korpasgat, 3 Yon Korpasgat, 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, dan 2 Satuan Radar.

Nico pun mengingatkan, setiap pembentukan atau pengembangan satuan perlu disertai penjelasan mengenai kebutuhan strategis dan kontribusinya terhadap kesiapan pertahanan. “Penataan organisasi harus memperjelas hubungan komando serta meningkatkan kemampuan merespons situasi sesuai mandat. Pembentukan satuan baru TNI juga harus bisa meningkatkan kesiapan operasional prajurit sebagai dasar prioritas pertahanan Negara,” pesannya.

Nico memastikan, Komisi I DPR akan mengawal agenda tersebut melalui pembahasan bersama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI seagai mitra kerja. “Pengawasan Komisi I DPR

diarahkan untuk memastikan keputusan pertahanan menghasilkan kemampuan yang siap digunakan,” tegas Nico.

Nico melanjutkan, dukungan DPR kepada TNI pun akan diarahkan pada keputusan yang memperkuat kemampuan menjaga kedaulatan

Advertisement

dan merespons ancaman secara tepat. “Dengan prioritas yang terukur dan koordinasi yang kuat, TNI dapat menjalankan tugasnya semakin efektif,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Barat I itu.

Nico berharap, setiap dedikasi prajurit TNI dapat membawa manfaat yang nyata untuk bangsa dan Negara, serta membantu memastikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. “Komisi I berharap HUT ke-81 TNI memperkuat kerja bersama untuk membangun kesiapan operasional yang sesuai kebutuhan Indonesia. Terima kasih atas pengabdian prajurit TNI selama ini,” tutup Nico. (aha)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik6 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik1 hari ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik1 hari ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik1 hari ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik1 hari ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...