Connect with us

Politik

Annisa Maharani Alzahra Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur

Published

on

Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur

Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa menyoroti gagasan audit impact serta indikator Audit Impact Index yang dipaparkan Calon Anggota BPK RI Asep Rahmat Suwandha. Menurutnya, terobosan tersebut penting agar kinerja BPK tidak hanya diukur dari opini laporan keuangan, tetapi juga dari dampak nyata pemeriksaan terhadap perbaikan tata kelola dan keuangan negara.

Tidak hanya gagasan saja, ia juga meminta Asep menjelaskan metodologi, indikator, serta mekanisme validasi Audit Impact Index. Ia juga menyoroti pengalaman Asep selama lebih dari 30 tahun sebagai auditor maupun auditee sebagai salah satu dasar untuk menguji gagasan tersebut.

“Pertanyaan saya, apa metodologi yang akan digunakan untuk BPK audit impact ini? Dan juga jika Pak Asep terpilih, indikator apa yang akan Bapak gunakan, yang akan Bapak masukkan secara konkret ke dalam Audit Impact Index? Dan siapa yang bisa memvalidasi indikator-indikator tersebut?” ujarnya.

Annisa menegaskan pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan calon Anggota BPK mampu menghadirkan instrumen pengawasan keuangan negara yang objektif dan terukur. DPR RI, lanjutnya, akan mengawal proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) untuk mendapatkan jajaran pimpinan BPK yang berintegritas dan mampu menjawab kebutuhan pengawasan publik.

Menjawab pertanyaan tersebut, Asep menjelaskan metodologi indikator integritas yang dikembangkan mengacu pada kerangka Monitoring Center for Prevention (MCP) serta instrumen penilaian tata kelola pada sejumlah area yang rentan terhadap praktik korupsi.

Advertisement

“Di situ ada penganggaran, di situ ada pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan aset, Pak, yang Bapak tadi tanya, kemudian pengelolaan pendapatan, pengawasan, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi, itu indikator-indikator atau metodologi, Pak, yang ini juga sedang saya bangun bersama-sama dengan Danantara dan KPK untuk BUMN, Pak,” jelas Asep.

Ia menambahkan, hingga saat ini telah disusun 110 indikator integritas BUMN yang disesuaikan dengan bidang masing-masing, mulai dari infrastruktur, perbankan, transportasi, hingga sumber daya alam.

“Sampai dengan saat ini versi yang sekarang hari ini, saya punya 110 indikator, Pak, integritas untuk masing-masing BUMN itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, Pak. Misal di infrastruktur, perbankan, transportasi, dan sumber daya alam, itu masing-masing ada. Nanti itu bisa di-ini-kan, Pak. Itu indikatornya,” pungkas Asep.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi
Politik2 jam ago

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi

Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan...

Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional
Politik2 jam ago

Soedeson Tandra: Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa setiap pembahasan terkait sengketa internasional dan mekanisme arbitrase harus menempatkan kepentingan...

RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga
Politik2 jam ago

Ahmad Sahroni: RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan fokus utama pembahasan RUU tentang Perampasan Aset adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian...

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum
Politik2 jam ago

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah menanggapi gagasan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anis Fauzan yang ingin...

Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur
Politik2 jam ago

Annisa Maharani Alzahra Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur

Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa menyoroti gagasan audit impact serta indikator Audit Impact Index yang dipaparkan...

Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa
Politik2 jam ago

Safaruddin Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menekankan pentingnya keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pengacara nasional sejak awal dalam penyusunan...

BKSAP DPR Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global BKSAP DPR Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global
Politik2 jam ago

BKSAP DPR RI Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mendorong mahasiswa mengenal lebih jauh peran BKSAP sekaligus...

Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
Politik2 jam ago

Komisi XI DPR RI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih

Komisi XI DPR RI menyepakati dan menetapkan Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman sebagai calon Anggota Badan...

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna
Politik2 jam ago

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam...

Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
Politik3 jam ago

Syarif Fasha: Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi

Anggota BURT DPR RI Syarif Fasha menyoroti masih rendahnya jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) yang dinilai belum...