Connect with us

Politik

Agun Gunandjar Sudarsa Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock

Published

on

Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock yang dinilai membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Menurutnya, persoalan tersebut mencerminkan kompleksitas sengketa pertanahan yang juga terjadi di berbagai daerah akibat perbedaan dasar hukum dan kewenangan antarlembaga.

“Yang pertama dari Bukit Tinggi, ini lengkap dengan dokumen yang menggambarkan bagaimana konflik antar pemerintah daerah dan yayasan fort de kock yang luasnya mencapain 2200 hektar. Sebagai tambahan informasi bahwa persoalan-persoalan seperti ini tentu tidak terjadi di Bukit Tinggi saja tapi hampir terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia,” ujar Agun dalam pertemuan Komisi II DPR RI dengan seluruh Kepala Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dalam kunjungan kerja spesfifik Komisi II di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026).

Agun menjelaskan, persoalan pertanahan serupa ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Banyak persoalan konflik pertanahan tersebut, menurutnya, juga telah diadukan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

Menurutnya, kompleksitas persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Komisi II bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam merumuskan pengaturan reforma agraria. Salah satu yang didorong adalah keberadaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sebagai wadah penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan berbagai sektor.

“Karena konflik-konflik yang terjadi itu tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh masing-masing pihak karena masing-masing pihak berpegang kepada undang-undang masing-masing. Ya bagaimana mau bisa selesai?” tegasnya.

Advertisement

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bukittinggi Muhammad Ramlan Nurmatias menyampaikan kronologi sengketa tanah yang diklaim sebagai aset Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Yayasan Fort de Kock. Persoalan tersebut berkaitan dengan riwayat pembelian tanah, penerbitan sertifikat, hingga pemanfaatan lahan yang kemudian dipersoalkan kedua pihak.

Ramlan menegaskan pemerintah daerah memiliki kewajiban mengamankan aset daerah. Ia berharap pertemuan dengan Komisi II dapat membantu menemukan jalan keluar atas sengketa yang telah berlangsung tersebut.

Menanggapi persoalan itu, Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti meminta agar segala bentuk tindakan hukum terkait sengketa tersebut dihentikan sementara sampai terdapat penyelesaian. Langkah tersebut dinilai penting untuk meredakan ketegangan dan mencegah persoalan berkembang menjadi perselisihan yang lebih luas.

“Yang penting sekarang, saya minta nanti pimpinan (Wakil Ketua Komisi II DPR RI dalam tim kunjungan, yakni Agun Gunandjar dan Dede Yusuf) memberikan kesimpulan untuk menghentikan segala bentuk tindakan hukum. Sampai dengan penyelesaian. Jadi aparat hukum, jangan memproses, dinolkan, supaya tidak terjadi saling adu,” ujar Azis.

Setelah situasi mereda, Azis menilai penyelesaian substansi sengketa dapat dilakukan dengan mencermati bukti kepemilikan dan sertifikat yang dimiliki masing-masing pihak. Proses tersebut selanjutnya dapat difasilitasi melalui mediasi agar Pemkot Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock dapat mencari jalan penyelesaian tanpa memperpanjang perselisihan.

Advertisement

“Kalau soal penyelesaian masalah kan nanti ada pencatatn bukti sertifikat seperti apa nanti dibantu mediasi dan seterusnya tapi intinya jangan ribut dulu,” tegasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik42 menit ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik22 jam ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik22 jam ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik22 jam ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik22 jam ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik22 jam ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...