Presiden Prabowo Instruksikan Transformasi PLN, Percepat Penggunaan 100 GW Panel Surya

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero), mulai dari pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, hingga percepatan pemanfaatan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 GW solar panel,” ujar Rosan kepada awak media.

Rosan menjelaskan, Presiden Prabowo meminta agar transformasi PLN difokuskan pada pembenahan model bisnis agar pengelolaan perusahaan semakin efektif dan efisien. Rancangan transformasi tersebut diminta segera disusun dan dipaparkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini, terutama dari segi model bisnisnya, dibuat dan segera dipaparkan kepada beliau untuk segera kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap model bisnis dan operasional perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan beban subsidi melalui pengelolaan yang lebih efisien.

“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” jelas Rosan.

Ia menambahkan, evaluasi model bisnis menjadi salah satu prioritas untuk memastikan transformasi PLN memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pemerintah akan melakukan asesmen untuk merumuskan skema pengelolaan yang lebih tepat sebelum mengajukan usulan kepada Presiden.

“Kita akan revisit lagi, kita akan lihat lagi mengenai model bisnisnya, bagaimana ini lebih tepat agar lebih efisien, lebih baik, dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” katanya.

Selain pembenahan model bisnis dan percepatan pemanfaatan energi surya, pemerintah juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat. Penyempurnaan rencana cadangan atau backup plan diperlukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia.

Menurut Rosan, PLN telah memiliki mekanisme antisipasi untuk menghadapi situasi krisis. Namun, mekanisme tersebut masih perlu disempurnakan agar respons perusahaan semakin optimal dalam menjaga kontinuitas layanan kelistrikan.

“Pasti sudah ada, tapi itu perlu disempurnakan,” tegasnya.