Laka Truk Molen Bekasi Tewaskan 6 Orang, Sudjatmiko PKB Minta Izin Truk Tak Laik Jalan Dicabut

“Kami menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan yang merenggut enam nyawa ini. Penyebab kecelakaan harus diusut secara menyeluruh, termasuk apakah kendaraan tersebut benar-benar laik jalan dan telah menjalani pemeriksaan rutin sebelum beroperasi,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dia mengungkapkan tragedi ditabraknya kerumunan warga oleh truk molen bernomor polisi B-9548-MV yang dikemudikan Tumija diduga akibat rem blong. Truk berat yang meluncur dari arah UNISMA menuju Rawapanjang itu oleng dan menyapu area pemberhentian bus yang dipenuhi warga. “Harus ada pemeriksaan rutin sebelum kendaraan diberangkatkan. Kalau ada komponen yang tidak berfungsi pada kendaraan berat, risikonya bukan hanya bagi sopir, tetapi juga seluruh pengguna jalan,” tegasnya.

Legislator PKB asal Dapil Kota Bekasi tersebut meminta Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub dan Pemkot Bekasi memeriksa dokumen administrasi uji berkala (KIR) kendaraan serta izin operasional perusahaan pemilik truk. Pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang berbobot besar harus diperketat tanpa ada kompromi di lapangan. “Perlu diperiksa apakah kendaraan memiliki dokumen dan izin operasional yang sesuai serta uji berkala yang masih berlaku. Kalau ditemukan pelanggaran atau kelalaian, harus ada penegakan hukum dan sanksi tegas,” kata Sudjatmiko.

Pria yang akrab disapa Miko ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak boleh ditimpukan sepenuhnya kepada pengemudi di lapangan semata. Perusahaan otobus maupun pengusaha pemilik kendaraan angkutan barang wajib diseret ke ranah pidana jika terbukti sengaja membiarkan armada yang tidak laik jalan tetap beroperasi.

“Keselamatan tidak boleh hanya dibebankan kepada pengemudi. Perusahaan pemilik kendaraan dan pengelola operasional harus memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan secara ketat,” tutur politikus PKB tersebut.

Miko memastikan Komisi V DPR RI akan terus memantau penanganan hukum tragedi kecelakaan Bekasi ini serta mengawal evaluasi standar keselamatan angkutan jalan nasional. Evaluasi menyeluruh mendesak dilakukan agar jalan raya aman bagi seluruh elemen masyarakat.

“Kami di Komisi V DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas hingga kejelasan hukum dan keadilan bagi keluarga korban terpenuhi. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.