Politik
Kurangi Ketergantungan Impor, Andre Rosiade Dorong Bio Farma Perbesar Produksi Vaksin
Published
1 hari agoon
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan komitmennya untuk mengawal penguatan industri farmasi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dan dukungan investasi bagi PT Bio Farma (Persero). Langkah ini dinilai strategis untuk mewujudkan kemandirian industri kesehatan sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk farmasi impor.
Andre mengatakan, Bio Farma Group memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan industri kesehatan nasional. Karena itu, dukungan terhadap pengembangan perusahaan, baik melalui pemenuhan kebutuhan pendanaan maupun perluasan fasilitas produksi, perlu menjadi perhatian bersama.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Komisi VI adalah pengembangan lini produksi vaksin dan pembangunan fasilitas pabrik baru. Penambahan kapasitas tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, termasuk sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi pandemi di masa mendatang.
Untuk mendukung rencana tersebut, Komisi VI turut mengawal proses Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Bio Farma. Andre menjelaskan, pencairan PMN senilai sekitar Rp1 triliun telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan kini menunggu rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kita sudah konfirmasi, sekarang lagi ada di BPKP, tunggu hasil rekomendasi BPKP mudah-mudahan bulan ini selesai,” ujar Andre.
Meski demikian, menurut Andre, kebutuhan pengembangan Bio Farma tidak cukup hanya mengandalkan PMN. Komisi VI juga mendorong dukungan investasi tambahan dari Danantara untuk membiayai rencana ekspansi perusahaan. Komisi VI telah meminta agar kebutuhan tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Pengembangan (RKP) Danantara 2027.
“Tentu tidak cukup, tapi tadi saya dengar Danantara akan melakukan injeksi (suntikan modal). Tunggu saja hasil kajian konsultannya, setelah itu nanti Danantara pasti akan melakukan injeksi. Ini yang kita kawal nanti di RKP 2027,” jelas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain peningkatan kapasitas produksi, Andre turut menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan, termasuk pencegahan praktik kecurangan (fraud) dan korupsi. Menurutnya, meskipun Bio Farma telah mendapat pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mengekspor produknya ke sekitar 150 negara, penguatan pengawasan internal tetap diperlukan.
Ia berharap kebijakan pemerintah, termasuk penguatan peran Danantara Asset Management, dapat mendorong perbaikan tata kelola perusahaan secara bertahap sekaligus memperkuat industri farmasi nasional.
“Insyaallah dengan kebijakan pemerintah membentuk Danantara Asset Management yang langsung mengontrol, memperbaiki. Insyaallah permasalahan ini bisa kita selesaikan satu per satu,” tutupnya.
Polemik Transparansi Ijazah Anggota DPR, Sufmi Dasco Arahkan Publik Cek Data KPU
Bob Hasan: Regulasi Hak Cipta Harus Menyesuaikan Perkembangan Teknologi AI
Presiden Prabowo Dorong Pengembangan Sabang-Andaman, Perkuat Konektivitas Maritim ASEAN-India
Di KTT ASEAN-Jepang, Presiden Prabowo Tawarkan Kolaborasi Energi Terbarukan hingga Teknologi
Dasco: Aspirasi Masyarakat dan Akademisi Penting untuk Matangkan RUU Penyadapan
Tak Hanya untuk Negara, Andi Amar Minta Aset Sitaan Juga Pulihkan Kerugian Korban
Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Negara Lebih Aktif Layani Kebutuhan Warga
Habiburokhman Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas, Lindungi Masyarakat dari Penyadapan Ilegal
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

