Connect with us

Politik

Kurangi Ketergantungan Impor, Andre Rosiade Dorong Bio Farma Perbesar Produksi Vaksin

Published

on

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan komitmennya untuk mengawal penguatan industri farmasi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dan dukungan investasi bagi PT Bio Farma (Persero). Langkah ini dinilai strategis untuk mewujudkan kemandirian industri kesehatan sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk farmasi impor.

Andre mengatakan, Bio Farma Group memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan industri kesehatan nasional. Karena itu, dukungan terhadap pengembangan perusahaan, baik melalui pemenuhan kebutuhan pendanaan maupun perluasan fasilitas produksi, perlu menjadi perhatian bersama.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian Komisi VI adalah pengembangan lini produksi vaksin dan pembangunan fasilitas pabrik baru. Penambahan kapasitas tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, termasuk sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi pandemi di masa mendatang.

Untuk mendukung rencana tersebut, Komisi VI turut mengawal proses Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Bio Farma. Andre menjelaskan, pencairan PMN senilai sekitar Rp1 triliun telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan kini menunggu rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kita sudah konfirmasi, sekarang lagi ada di BPKP, tunggu hasil rekomendasi BPKP mudah-mudahan bulan ini selesai,” ujar Andre.

Advertisement

Meski demikian, menurut Andre, kebutuhan pengembangan Bio Farma tidak cukup hanya mengandalkan PMN. Komisi VI juga mendorong dukungan investasi tambahan dari Danantara untuk membiayai rencana ekspansi perusahaan. Komisi VI telah meminta agar kebutuhan tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Pengembangan (RKP) Danantara 2027.

“Tentu tidak cukup, tapi tadi saya dengar Danantara akan melakukan injeksi (suntikan modal). Tunggu saja hasil kajian konsultannya, setelah itu nanti Danantara pasti akan melakukan injeksi. Ini yang kita kawal nanti di RKP 2027,” jelas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Selain peningkatan kapasitas produksi, Andre turut menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan, termasuk pencegahan praktik kecurangan (fraud) dan korupsi. Menurutnya, meskipun Bio Farma telah mendapat pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mengekspor produknya ke sekitar 150 negara, penguatan pengawasan internal tetap diperlukan.

Ia berharap kebijakan pemerintah, termasuk penguatan peran Danantara Asset Management, dapat mendorong perbaikan tata kelola perusahaan secara bertahap sekaligus memperkuat industri farmasi nasional.

“Insyaallah dengan kebijakan pemerintah membentuk Danantara Asset Management yang langsung mengontrol, memperbaiki. Insyaallah permasalahan ini bisa kita selesaikan satu per satu,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik4 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik4 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...