Connect with us

Politik

Marwan Jafar Minta Kematian Kades Sukoharjo Diusut Tuntas dan Transparan

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Suparjo (68), pada Rabu (18/11/2026). Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut secara objektif, transparan, dan profesional.

“Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum, perangkat desa, dan seluruh masyarakat Desa Sukoharjo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujar Marwan Jafar, yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah III (Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan).

Berdasarkan informasi yang beredar dan keterangan kepolisian, Suparjo meninggal dunia setelah terlibat perselisihan saat memediasi persoalan utang-piutang warga di Balai Desa Sukoharjo. Dalam mediasi tersebut hadir seorang anggota DPRD Kabupaten Pati berinisial M bersama dua orang pendampingnya.

Sekretaris Desa Sukoharjo, Sutarta, menyebut perselisihan tersebut diduga diwarnai aksi menggebrak meja dan penarikan kerah baju almarhum oleh salah seorang pendamping anggota DPRD. Namun, penyebab pasti kematian Suparjo masih harus dipastikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan medis.

Polres Pati dilaporkan masih memeriksa sejumlah saksi, menelusuri rekaman CCTV, serta menunggu keterangan medis. Sementara itu, keluarga disebut belum memberikan persetujuan untuk dilakukan autopsi. Keterangan awal keluarga juga menyebut almarhum memiliki riwayat penyakit jantung.

Advertisement

Menanggapi hal tersebut, Marwan meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak membangun spekulasi yang dapat memperkeruh suasana.

“Saya meminta Polres Pati mengusut peristiwa ini secara objektif, transparan, dan tuntas. Keterangan saksi, rekaman CCTV, serta hasil pemeriksaan medis harus menjadi dasar untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada fakta yang terabaikan sehingga keluarga dan masyarakat tidak mendapatkan kejelasan,” tegasnya.

Selain proses hukum, Marwan juga meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pati menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dalam peristiwa tersebut.

“Jika terbukti ada anggota DPRD yang bersikap tidak pantas atau membiarkan terjadinya intimidasi oleh pendampingnya di kantor desa, hal itu harus diproses secara etik. Ini menyangkut martabat lembaga perwakilan rakyat. Badan Kehormatan harus menindaklanjuti aduan tersebut secara serius dan independen,” ujarnya.

Marwan menilai peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan bagi kepala desa dan perangkat desa. Sebagai garda terdepan pemerintahan, kepala desa kerap harus menjadi penengah dalam berbagai persoalan masyarakat, termasuk konflik yang berpotensi memanas.

Advertisement

“Jangan sampai kantor desa yang seharusnya menjadi tempat pelayanan dan penyelesaian masalah warga justru menjadi ruang intimidasi. Kepala desa dan perangkat desa harus mendapatkan perlindungan yang memadai ketika menjalankan tugasnya,” katanya.

Marwan menyatakan akan mengawal persoalan ini melalui sejumlah langkah. Pertama, memastikan proses penyelidikan Polres Pati berjalan profesional dan hasilnya disampaikan secara transparan. Kedua, mendorong Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pati memproses dugaan pelanggaran kode etik secara independen.

Ketiga, mendorong penguatan perlindungan bagi kepala desa dan perangkat desa, termasuk penerapan mekanisme mediasi yang aman serta pendampingan aparat apabila terdapat potensi konflik. Keempat, meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan intimidasi terhadap keluarga almarhum, perangkat desa, maupun para saksi.

“Saya berdiri bersama keluarga almarhum dan masyarakat Sukoharjo. Keadilan bagi almarhum harus diperjuangkan melalui proses hukum yang benar, bukan melalui amarah. Tragedi seperti ini tidak boleh terulang di desa mana pun,” tandas Marwan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik44 menit ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik22 jam ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik22 jam ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik22 jam ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik22 jam ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik22 jam ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...