Connect with us

Opini

Membandingkan Survei Kompas 2014 dan 2019, Jokowi Dipastikan Menang Lagi

Published

on

rnrn 

Oleh: Alifurrahman

Survei Litbang Kompas pagi ini menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya, angka elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres agak berbeda dengan lembaga survei lainnya. Meski sebenarnya, secara posisi, Jokowi tetap saja unggul. Sehingga ini menguatkan dan meyakinkan, bahwa tidak ada satupun lembaga survey yang berani menayangkan data bahwa Prabowo sudah unggul. Bahkan lembaga survei yang selama ini dikenal cenderung ke Prabowo, semacam PolMark (Jokowi 40,4 – Prabowo 25,8%) dan Median (Jokowi 47,9% – Prabowo 38,7%), pun tetap mengunggulkan Jokowi Amin.

Lalu apa yang menarik dari survei Litbang Kompas? Ada angka historis lembaga survei yang pernah dilakukan oleh Kompas dan memang agak unik, karena metode penelitan dan caranya cukup berbeda dengan lembaga survei lainnya.

Hari ini, Kompas merilis hasil survei Jokowi 49.2% dan Prabowo 37,4%, sisanya rahasia atau belum menentukan 13,4%. Sontak hasil survei ini membuat kaget banyak pihak. Bagi kubu 01, ini mengejutkan karena hasilnya berbeda dari lembaga survei lain yang menunjukkan gap 15 sampai 20 persen, dan angkanya selalu di atas 50 persen. Sementara Kompas merilis suara Jokowi masih di bawah 50 persen, dan selisihnya menipis menjadi kisaran 12 persen.

Tapi dengan hasil survei ini saya justru semakin yakin Jokowi akan menang dengan perolehan suara yang lebih baik dari tahun 2014. Kenapa? Karena 3 minggu sebelum pencoblosan, pada tahun 2014 lalu Kompas juga merilis survei yang angkanya agak mirip. Saat itu suara Jokowi –JK 42,3% dan Prabowo-Hatta 35,3% lalu sisanya yang belum menentukan pilihan adalah 22,4%.

Advertisement

Secara angka, suara Jokowi naik dari 42,3% menjadi 49,2% dibanding tahun 2014, sementara suara Prabowo juga naik dari 35,3% menjadi 37,4%. Dan yang paling menarik adalah suara yang belum menentukan, turun drastis dari 22,4% di tahun 2014 menjadi 13,4% di tahun 2019.

Faktanya di tahun 2014, Jokowi JK menang dengan suara 53,15% dan Prabowo Hatta hanya mendapat 46,85%. Artinya, dari 22,4% yang pada survei dinyatakan belum menentukan pilihan, 10,85% memilih Jokowi, sementara 11,55% memilih Prabowo. Artinya bisa disimpulkan, suara undecided voters terbagi rata ke dua pasang calon.

Katakanlah dari 13,4% undecided voters dibagi 6% untuk Jokowi, dan 7,4% untuk Prabowo, maka kira-kira Jokowi akan menang dengan angka 55,2 persen dan Prabowo akan mendapat 44,8%.

Maka dengan hasil survei hari ini, yang menunjukkan bahwa suara Jokowi leading cukup jauh dibanding Prabowo, maka secara hitungan logis, Pilpres 2019 kali ini akan dimenangkan oleh Jokowi. Dan ini bukan tebak-tebakan, karena Kompas juga menampilkan ekstrapolasi Jokowi 56,8% dan Prabowo 43,2%. Hampir sama dengan hitungan matematis saya.

Jadi begini. Membaca hasil survei itu tidak hanya soal angka, tapi juga detail metodelogi, durasi dan history nya. Survei Kompas jelas tidak bisa disandingkan dengan hasil lembaga lain, karena antar lembaga punya cara atau eksekusi di lapangan bisa berbeda.

Advertisement

Melihat hasil survei Kompas hari ini, secara teori statistik, justru kemenangan Jokowi Amin semakin terbuka lebar. Mengulang kemenangan di 2014. Dan secara keseluruhan, membenarkan semua rilis lembaga survei bahwa Jokowi akan menang Pilpres.

Meski di sisi lain tetap harus waspada. Kemungkinan kekalahan atau kemenangan tetap ada. Meski secara teori dan history, sudah sangat sulit bagi Prabowo untuk mengejar ketertinggalannya.

Ada satu kemungkinan atau kartu AS yang dapat diandalkan, untuk memaksakan kemenangan Prabowo. Yakni kejadian luar biasa semacam aksi 212 atau 411. Ada pergerakan massa karena Jokowi terlibat kasus hukum serius. Jika kasusnya sekedar menyerang orang-orang dekat Jokowi ataupun keluarganya, itu tak akan terlalu signifikan berpengaruh.

Tapi, dengan sisa waktu 28 hari lagi, konsolidasi untuk pengerahan massa yang besar seperti itupun hampir mustahil dilakukan. Kecuali Pilpres ditunda, dan kasus terus bergulir sampai minimal 6 bulan, mungkin Prabowo bisa memenangkan Pilpres 2019.

Terakhir, memang semua kita tetap harus waspada, tetap harus bekerja keras dan jangan berhenti sebelum KPU ketok palu. Tapi optimisme dan keyakinan bahwa kita akan memenangkan Pilpres kali ini tidak boleh luntur apalagi hilang. Begitulah kura-kura.

Advertisement

Sumber: Seword

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...