Connect with us

Pemerintahan

Dengarkan Petani, Presiden Berdialog Tentang Harga Pupuk Hingga Pengeringan Padi

Published

on

Presiden saat berdialog dengan Petani, Penjual Pupuk, dan Pemilik Penggilingan Padi, di GOR Diponegoro, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (1/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden saat berdialog dengan Petani, Penjual Pupuk, dan Pemilik Penggilingan Padi, di GOR Diponegoro, Kabupaten Sragen, Jateng, Rabu (1/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri untuk berdialog dengan para peserta yang terdiri dari petani, pemilik penggilingan padi, dan pengusaha pupuk bersubsidi.

Hal tersebut dilakukan Presiden dalam acara Silaturahim dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) se-Jawa Tengah, di Gedung Olahraga (GOR) Diponegoro Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (1/4).

Saat berdialog dengan Endang, pengusaha penggilingan padi dari Jenar, Sragen, Presiden mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan telah memiliki mesin penggilingan sejak 2001 atau sudah berjalan 18 tahun.

Advertisement

Saat Presiden bertanya apakah hanya penggilingan saja atau ada pengeringan, dan pengemasan, Endang menjawab penjemuran masih manual yakni dijemur sebagaimana biasa.

“Nah, ini perlu saya ingatkan pemilik-pemilik penggilingan. Sekarang ini zamannya, zaman modern gitu loh,” ujar Presiden seraya menambahkan sejak kecil sudah melihat bahwa setelah panen pasti dijemur di jalan-jalan atau pelataran.

Hal ini yang perlu diubah, lanjut Presiden, bahwa penggilingan harus memiliki dryer. Ketika ditanya Presiden kenapa belum memiliki pengering, Endang menjawab saat ini belum ada dana.

Lebih lanjut, Presiden bertanya mengenai kemungkinan meminjam dana dari bank untuk membeli dryer, Endang menyampaikan permohonan bantuan karena untuk beli gabah saja petani sudah pinjam dari bank.

Pada dialog kedua, Presiden berdialog dengan Panio, petani dari Tilemsari, Ngrampal, Sragen.

Advertisement

Panio, yang memiliki sawah seluas 1 hektar, menyampaikan kepada Presiden bahwa saat panen hasilnya mencapai 9,5 ton.

Menjawab pertanyaan Presiden mengapa hasilnya sebanyak itu, Panio menyampaikan bahwa dirinya memakai pupuk tambahan, karena pupuk subsidi itu kurang.

Jatah pupuk subsidi itu kurang, menurut Panio, sehingga dirinya memakai pupuk tambahan sehingga saat panen bisa menghasilkan 9,5 ton yang ketika dijual mencapai Rp500 ribu per kwintal.

Hasil panen tersebut, menurut Panio, dipanen sendiri memakai mesin potong setelah itu baru mengundang penjual gabah ditimbang di tempat dan dibayar langsung di situ.

Dengan harga demikian, Presiden menghitung bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Panio sebesar Rp47,5 juta. Dengan ongkos biaya garap bersih sebesar Rp15 juta, lanjut Presiden, berarti Panio masih memiliki hasil sebesar Rp32,5 juta.

Advertisement

Jika dihitung dengan masa tunggu selama 4 bulan, lanjut Presiden, maka Panio bisa mendapatkan Rp8 juta per bulan.

“Ngeten loh, saya mau berpikir kalau 4 bulan nggih panjenengan dapat 32,5 juta artinya sebulannya dibagi 4. Rp8 juta loh, nggih Rp8 juta. Gaji bupati niku 5 juta, panjenengan dapat Rp8 juta, ageng panjenengan no. Disyukuri ngeten loh,” ujar Presiden.

Ketika dialog ketiga, Presiden berbincang dengan Slamet Riyadi, pengusaha pupuk subsidi dari Sumberlawang.

Saat dialog tersebut, Presiden mendapatkan informasi bahwa banyak petani masih mengeluh kekurangan pupuk subsidi, terutama untuk musim ini yang jatahnya dikurangi hampir sepertiga.

Soal kekurangan pupuk, Presiden mengaku pernah bertanya kepada kepada produsen pupuk katanya stok melimpah sedangkan dengan penjual dan petani kurang.

Advertisement

Kekurangan tersebut, menurut Slamet saat ditanya Presiden, karena petani lebih condong menggunakan pupuk bersubsidi karena yang nonsubsidi harganya lebih mahal.

Harga pupuk Urea, jawab Slamet kepada Presiden, sebesar Rp90 ribu per 50 kilogram (kg), sedangkan untuk pupuk nonsubsidi kemasan 10 kg sebesar Rp60 ribu.

“Ya memang kalau harganya terpaut sangat jauh seperti itu ya larinya pasti semuanya ingin yang subsidi, nggih,” ujar Presiden di akhir sesi dialog dengan peserta.

Selain Ibu Negara Iriana, turut mendampingi Presiden dalam acara kali ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. (RSF/EN)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...