Connect with us

Pemerintahan

Dengarkan Petani, Presiden Berdialog Tentang Harga Pupuk Hingga Pengeringan Padi

Published

on

Presiden saat berdialog dengan Petani, Penjual Pupuk, dan Pemilik Penggilingan Padi, di GOR Diponegoro, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (1/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden saat berdialog dengan Petani, Penjual Pupuk, dan Pemilik Penggilingan Padi, di GOR Diponegoro, Kabupaten Sragen, Jateng, Rabu (1/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri untuk berdialog dengan para peserta yang terdiri dari petani, pemilik penggilingan padi, dan pengusaha pupuk bersubsidi.

Hal tersebut dilakukan Presiden dalam acara Silaturahim dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) se-Jawa Tengah, di Gedung Olahraga (GOR) Diponegoro Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (1/4).

Saat berdialog dengan Endang, pengusaha penggilingan padi dari Jenar, Sragen, Presiden mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan telah memiliki mesin penggilingan sejak 2001 atau sudah berjalan 18 tahun.

Advertisement

Saat Presiden bertanya apakah hanya penggilingan saja atau ada pengeringan, dan pengemasan, Endang menjawab penjemuran masih manual yakni dijemur sebagaimana biasa.

“Nah, ini perlu saya ingatkan pemilik-pemilik penggilingan. Sekarang ini zamannya, zaman modern gitu loh,” ujar Presiden seraya menambahkan sejak kecil sudah melihat bahwa setelah panen pasti dijemur di jalan-jalan atau pelataran.

Hal ini yang perlu diubah, lanjut Presiden, bahwa penggilingan harus memiliki dryer. Ketika ditanya Presiden kenapa belum memiliki pengering, Endang menjawab saat ini belum ada dana.

Lebih lanjut, Presiden bertanya mengenai kemungkinan meminjam dana dari bank untuk membeli dryer, Endang menyampaikan permohonan bantuan karena untuk beli gabah saja petani sudah pinjam dari bank.

Pada dialog kedua, Presiden berdialog dengan Panio, petani dari Tilemsari, Ngrampal, Sragen.

Advertisement

Panio, yang memiliki sawah seluas 1 hektar, menyampaikan kepada Presiden bahwa saat panen hasilnya mencapai 9,5 ton.

Menjawab pertanyaan Presiden mengapa hasilnya sebanyak itu, Panio menyampaikan bahwa dirinya memakai pupuk tambahan, karena pupuk subsidi itu kurang.

Jatah pupuk subsidi itu kurang, menurut Panio, sehingga dirinya memakai pupuk tambahan sehingga saat panen bisa menghasilkan 9,5 ton yang ketika dijual mencapai Rp500 ribu per kwintal.

Hasil panen tersebut, menurut Panio, dipanen sendiri memakai mesin potong setelah itu baru mengundang penjual gabah ditimbang di tempat dan dibayar langsung di situ.

Dengan harga demikian, Presiden menghitung bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Panio sebesar Rp47,5 juta. Dengan ongkos biaya garap bersih sebesar Rp15 juta, lanjut Presiden, berarti Panio masih memiliki hasil sebesar Rp32,5 juta.

Advertisement

Jika dihitung dengan masa tunggu selama 4 bulan, lanjut Presiden, maka Panio bisa mendapatkan Rp8 juta per bulan.

Ngeten loh, saya mau berpikir kalau 4 bulan nggih panjenengan dapat 32,5 juta artinya sebulannya dibagi 4. Rp8 juta loh, nggih Rp8 juta. Gaji bupati niku 5 juta, panjenengan dapat Rp8 juta, ageng panjenengan no. Disyukuri ngeten loh,” ujar Presiden.

Ketika dialog ketiga, Presiden berbincang dengan Slamet Riyadi, pengusaha pupuk subsidi dari Sumberlawang.

Saat dialog tersebut, Presiden mendapatkan informasi bahwa banyak petani masih mengeluh kekurangan pupuk subsidi, terutama untuk musim ini yang jatahnya dikurangi hampir sepertiga.

Soal kekurangan pupuk, Presiden mengaku pernah bertanya kepada kepada produsen pupuk katanya stok melimpah sedangkan dengan penjual dan petani kurang.

Advertisement

Kekurangan tersebut, menurut Slamet saat ditanya Presiden, karena petani lebih condong menggunakan pupuk bersubsidi karena yang nonsubsidi harganya lebih mahal.

Harga pupuk Urea, jawab Slamet kepada Presiden, sebesar Rp90 ribu per 50 kilogram (kg), sedangkan untuk pupuk nonsubsidi kemasan 10 kg sebesar Rp60 ribu.

“Ya memang kalau harganya terpaut sangat jauh seperti itu ya larinya pasti semuanya ingin yang subsidi, nggih,” ujar Presiden di akhir sesi dialog dengan peserta.

Selain Ibu Negara Iriana, turut mendampingi Presiden dalam acara kali ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. (RSF/EN)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...