Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] “Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji, rezim setan..”

Published

on

Akun Facebook Papah Haikal atau @jajang.suherman.3304 membuat unggahan yang berbunyi “Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji, rezim setan..,” Selasa (23/7). Setelah ditelusuri, terdapat kekeliruan pada unggahan akun @jajang.suherman.3304.

Kekeliruan terletak pada kalimat “Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji.” Diketahui yang tidak diberikan izin untuk menunaikan ibadah haji ialah Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta dan Bupati Agam, Indra Catri.

Tidak diberikannya ijin kepada dua kepala daerah tersebut oleh Kemendagri, dikarenakan keduanya masuk sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) 2019 yang dibiayai oleh negara. Sementara berdasarkan Surat Kemendagri tertanggal 2 Juli 2019 kepada Gurbernur Sumbar, Irwan Prayitno ditegaskan kepala daerah yang melaksanakan perjalanan haji atau umrah harus menggunakan biaya sendiri.

=====

Sumber: Media Sosial Facebook

Advertisement

=====

Kategori: Misleading Content

=====

Narasi:

“Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji, rezim setan..,” unggah akun Facebook Papah Haikal atau @jajang.suherman.3304, Selasa (23/7).

Advertisement

=====

Penjelasan:

Akun Facebook Papah Haikal atau @jajang.suherman.3304 membuat unggahan dengan narasi “Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji, rezim setan..,” di Grup Facebook Rakyat Indonesia Mendukung Perubahan Pemimpin Bersama Prabowo Sandi pada Selasa (23/7).

Setelah dilakukan penelusuran, terdapat kekeliruan dari unggahan akun Facebook @jajang.suherman.3304 tersebut.

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 2 Juli 2019 kepada Gurbernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, ditegaskan kepala daerah yang melaksanakan perjalanan haji atau umrah harus menggunakan biaya sendiri.

“Saya memang sudah ditunjuk Pemprov Sumbar menjadi TPHD. Telah lulus serangkaian tes dan naik haji tahun ini. Tapi karena ada aturan itu, terpaksa saya batal berangkat,” kata Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta yang dihubungi Kompas.com, Kamis (11/7/2019).

Advertisement

Deri Asta dijadwalkan berangkat ke Mekah pada kloter 9 Embarkasi Padang dengan 393 orang jemaah calon haji (JCH) asal Kota Sawahlunto, Bukittinggi, dan Kota Padang. Kloter 9 dijadwalkan masuk Asrama Haji pada Sabtu (13/7/2019) dan bertolak ke Madinah pada Minggu (14/7/2019).

“Kita harus patuh kepada aturan itu dan membatalkan keberangkatan. Ini mungkin belum jodoh saya, tapi saya sudah mendaftar secara reguler. Insya Allah tahun 2021 jadwal berangkat,” kata Deri.

Deri sangat menyayangkan tidak sinkronnya Pemprov Sumbar dengan Kemendagri sehingga akhirnya membuat ia batal berangkat haji.
“Kalau memang ada aturan tersebut, harusnya diberi tahu jauh-jauh hari sehingga bisa memastikan bisa ikut atau tidak tes yang dilaksanakan Pemprov Sumbar untuk TPHD itu,” kata Deri.

Setelah dinyatakan lulus, ketika mengurus izin ternyata harus membayar dengan biaya sendiri. Padahal TPHD dibiayai pemerintah.

“Di sinilah letak persoalannya. Saya sendiri sudah mendaftar secara reguler sehingga saya batalkan untuk naik haji tahun ini dari TPHD,” kata Deri.

Advertisement

Hal yang sama juga dialami Indra Catri. Bupati Agam tersebut seharusnya berangkat menjadi TPHD pada Kloter 3. Kloter tersebut akan memberangkatkan calon jamaah haji dari Kabupaten Agam dan Kota Padang. Ada sebanyak 388 orang dari Kloter 3.

Indra sudah lolos tes sebagai TPHD, tetapi lebih memilih membatalkan keberangkatan karena tidak bisa meninggalkan aktivitas pemerintahan selama 40 hari.

Apalagi, lanjut dia, selama Juli hingga Agustus, dirinya mengaku harus menghadiri sejumlah agenda penting.

=====

Referensi:

1.https://web.archive.org/save/https://www.facebook.com/groups/1710243042326746/permalink/3204969199520782/

Advertisement

2.https://www.facebook.com/groups/1710243042326746/permalink/3204969199520782/

3. https://padang.tribunnews.com/2019/07/11/harus-gunakan-biaya-sendiri-wali-kota-sawahlunto-dan-bupati-agam-batal-berangkat-haji?page=all

4. https://republika.co.id/berita/punxuc368/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/19/07/11/pugwt5458-kepala-daerah-di-sumbar-tak-berangkat-haji-sebagai-tphd

5. https://www.suara.com/news/2019/07/13/063723/ingin-naik-haji-wali-kota-sawahlunto-tidak-diizinkan-kemendagri

6. https://covesia.com/archipelago/baca/78621/tak-dapat-izin-mendagri-walikota-sawahlunto-batal-naik-haji-tahun-ini

Advertisement

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/940599099605959/

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...