Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] “Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji, rezim setan..”

Published

on

Akun Facebook Papah Haikal atau @jajang.suherman.3304 membuat unggahan yang berbunyi “Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji, rezim setan..,” Selasa (23/7). Setelah ditelusuri, terdapat kekeliruan pada unggahan akun @jajang.suherman.3304.

Kekeliruan terletak pada kalimat “Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji.” Diketahui yang tidak diberikan izin untuk menunaikan ibadah haji ialah Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta dan Bupati Agam, Indra Catri.

Tidak diberikannya ijin kepada dua kepala daerah tersebut oleh Kemendagri, dikarenakan keduanya masuk sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) 2019 yang dibiayai oleh negara. Sementara berdasarkan Surat Kemendagri tertanggal 2 Juli 2019 kepada Gurbernur Sumbar, Irwan Prayitno ditegaskan kepala daerah yang melaksanakan perjalanan haji atau umrah harus menggunakan biaya sendiri.

=====

Sumber: Media Sosial Facebook

Advertisement

=====

Kategori: Misleading Content

=====

Narasi:

“Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji, rezim setan..,” unggah akun Facebook Papah Haikal atau @jajang.suherman.3304, Selasa (23/7).

Advertisement

=====

Penjelasan:

Akun Facebook Papah Haikal atau @jajang.suherman.3304 membuat unggahan dengan narasi “Mendagri tidak memberi ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji, rezim setan..,” di Grup Facebook Rakyat Indonesia Mendukung Perubahan Pemimpin Bersama Prabowo Sandi pada Selasa (23/7).

Setelah dilakukan penelusuran, terdapat kekeliruan dari unggahan akun Facebook @jajang.suherman.3304 tersebut.

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 2 Juli 2019 kepada Gurbernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, ditegaskan kepala daerah yang melaksanakan perjalanan haji atau umrah harus menggunakan biaya sendiri.

“Saya memang sudah ditunjuk Pemprov Sumbar menjadi TPHD. Telah lulus serangkaian tes dan naik haji tahun ini. Tapi karena ada aturan itu, terpaksa saya batal berangkat,” kata Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta yang dihubungi Kompas.com, Kamis (11/7/2019).

Advertisement

Deri Asta dijadwalkan berangkat ke Mekah pada kloter 9 Embarkasi Padang dengan 393 orang jemaah calon haji (JCH) asal Kota Sawahlunto, Bukittinggi, dan Kota Padang. Kloter 9 dijadwalkan masuk Asrama Haji pada Sabtu (13/7/2019) dan bertolak ke Madinah pada Minggu (14/7/2019).

“Kita harus patuh kepada aturan itu dan membatalkan keberangkatan. Ini mungkin belum jodoh saya, tapi saya sudah mendaftar secara reguler. Insya Allah tahun 2021 jadwal berangkat,” kata Deri.

Deri sangat menyayangkan tidak sinkronnya Pemprov Sumbar dengan Kemendagri sehingga akhirnya membuat ia batal berangkat haji.
“Kalau memang ada aturan tersebut, harusnya diberi tahu jauh-jauh hari sehingga bisa memastikan bisa ikut atau tidak tes yang dilaksanakan Pemprov Sumbar untuk TPHD itu,” kata Deri.

Setelah dinyatakan lulus, ketika mengurus izin ternyata harus membayar dengan biaya sendiri. Padahal TPHD dibiayai pemerintah.

“Di sinilah letak persoalannya. Saya sendiri sudah mendaftar secara reguler sehingga saya batalkan untuk naik haji tahun ini dari TPHD,” kata Deri.

Advertisement

Hal yang sama juga dialami Indra Catri. Bupati Agam tersebut seharusnya berangkat menjadi TPHD pada Kloter 3. Kloter tersebut akan memberangkatkan calon jamaah haji dari Kabupaten Agam dan Kota Padang. Ada sebanyak 388 orang dari Kloter 3.

Indra sudah lolos tes sebagai TPHD, tetapi lebih memilih membatalkan keberangkatan karena tidak bisa meninggalkan aktivitas pemerintahan selama 40 hari.

Apalagi, lanjut dia, selama Juli hingga Agustus, dirinya mengaku harus menghadiri sejumlah agenda penting.

=====

Referensi:

1.https://web.archive.org/save/https://www.facebook.com/groups/1710243042326746/permalink/3204969199520782/

Advertisement

2.https://www.facebook.com/groups/1710243042326746/permalink/3204969199520782/

3. https://padang.tribunnews.com/2019/07/11/harus-gunakan-biaya-sendiri-wali-kota-sawahlunto-dan-bupati-agam-batal-berangkat-haji?page=all

4. https://republika.co.id/berita/punxuc368/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/19/07/11/pugwt5458-kepala-daerah-di-sumbar-tak-berangkat-haji-sebagai-tphd

5. https://www.suara.com/news/2019/07/13/063723/ingin-naik-haji-wali-kota-sawahlunto-tidak-diizinkan-kemendagri

6. https://covesia.com/archipelago/baca/78621/tak-dapat-izin-mendagri-walikota-sawahlunto-batal-naik-haji-tahun-ini

Advertisement

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/940599099605959/

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...