Soal Seleksi Capim KPK, Veri Muhlis: Jokowi Harus Mendengarkan Suara Pegiat Anti Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mendengar dan  memerhatikan suara para pegiat anti korupsi dan tokoh lainnya yang selama ini mengkritik keras proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman, Senin (2/8/2019) di Jakarta.

“Kalau menurut saya Presiden tentu harus memerhatikan suara pegiat anti-korupsi dan tokoh-tokoh publik yang bersuara keras itu. Bagaimanapun diantara mereka itu ada pendukungnya Pak Jokowi,” kata Veri.

Veri berpendapat, posisi KPK yang kuat pasti sangat diperlukan negara ini. Munculnya reformasi yang membuahkan hasil pemerintahan demokratis seperti yang sekarang dijalani Jokowi, adalah buah dari protes panjang atas banyaknya KKN di era orde baru.

“Pak Jokowi seharusnya tidak usah takut sama siapapun, sebagaimana sering diungkapkannya. Jokowi kan tidak punya beban di periode kedua ini, jadi ya memerhatikan, mencerna dan turun tangan menyelesaikan persoalan dalam seleksi capim KPK adalah imperative,” papar Direktur Utama Konsep Indonesia (Konsepindo) Research  Consulting ini.

Menurut Veri, solusi untuk menyelesaikan persoalan seleksi capim KPK ini cukup sederhana. Jokowi tinggal memanggil para tokoh pegiat anti korupsi dan berdialog dengan mereka, apa saja yang menjadi catatan dan koreksi terhadap pansel.

“Kan diplomasi makan bersama itu ciri khas Jokowi, apa susahnya itu dilakukan. Dengar dan cerna apa masalahnya, lalu turun tangan. Sederhana kok,” ujar Veri.

Setelah mendengar dari para pegiat, lanjut Veri, Jokowi kemudian tinggal memanggil tim seleksi. Lalu tanyakan kepada mereka apa masalahnya, apakah seleksi sudah sesuai prosedur atau tidak? “Di era terbuka seperti sekarang ini, apa sih yang bisa disembunyikan,” pungkasnya.