Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Anak SD ikut demo juga, kemaren anak stm/sma, anak Sd aja paham kalau ini negara sedang tidak beres

Published

on

Bukan demo pada September 2019. Tulisan di spanduk tersebut juga sudah mengalami proses penyuntingan. Anak-anak SD tersebut memang ikut aksi demo di depan DPRD Palopo, 23 Juli 2018. Mereka mengangkat tema menolak komersialisasi pendidikan.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

=============================================
Kategori : Konten yang Dimanipulasi
=============================================

Akun Nasiruddin (fb.com/profile.php?id=100034527790380) mengunggah sebuah foto dengan narasi sebagai berikut :

“Anak SD ikut demo juga… kemaren anak stm/sma….
Anak Sd aja paham… kalau ini negara sedang tidak beres”

Advertisement

Di dalam foto tersebut, terdapat spanduk dengan tulisan : “KAKAK, OM, TANTE HARI INI GILIRAN KAMI YANG TURUN JE JALAN” dan “JIGO”

Sumber : https://perma.cc/9JEE-LZ78 (Arsip) – Sudah dibagikan 33 kali saat tangkapan layar diambil.

=============================================

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut ternyata tidak berkaitan dengan gelombang demo baru-baru ini. Versi asli foto itu pernah diunggah portal berita kompas.com. Anak-anak SD tersebut memang ikut aksi demo di depan DPRD Palopo, 23 Juli 2018. Mereka mengangkat tema menolak komersialisasi pendidikan.

Tulisan di spanduk juga sudah mengalami rekayasa digital. Versi aslinya berbunyi “PMII dan Masyarakat STOP komersialisasi pendidikan”.

Advertisement

Peristiwa anak SD ikut demo itu juga diberitakan Radarmakassar.com pada 23 Juli 2018. Judul beritanya berbunyi Tak Diijinkan Sekolah, Siswa SD di Palopo Demo Disdik. Disebutkan, penyebab demo adalah sikap pihak sekolah yang tidak mengizinkan para siswa mengikuti proses belajar. Padahal, uang administrasi telah dibayar.

Mereka menuntut agar siswa yang dikeluarkan bisa sekolah kembali. Juga, meminta pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kota Palopo dan wali kota Palopo terkait dengan kisruh penerimaan peserta didik baru di SDN Kota Palopo.

Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Hasrianti menyayangkan kejadian tersebut. Menurut dia, permasalahannya sangat jelas. Anak-anak itu menjadi korban SK wali kota tentang penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2018–2019. ’’DPRD berharap siswa yang saat ini sudah berada di sekolahnya tidak dikeluarkan,’’ ucapnya kala itu.

Salah satu solusi yang diajukan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Amir Santoso adalah memfasilitasi siswa SD untuk dipindahkan ke sekolah lain yang kuotanya masih tersedia.

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) kota Palopo Andi Fatmawati menyayangkan adanya pelibatan anak didik tingkat SD pada aksi unjuk rasa yang berlangsung di DPRD Palopo karena kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) pada Senin (23/7/2018).

Advertisement

Menurut, Fatmawati menyampaikan bahwa LPPA tidak menerima adanya pelibatan anak-anak dibawah umur dalam demonstrasi karena hal tersebut sudah mengarah ke persoalan eksploitasi anak.

“Kalau sudah mengarah ke eksploitasi anak itu artinya sudah melanggar undang-undang perlindungan anak,” katanya, Senin (23/7/20180. Kata dia, bahwa persoalan ujuk rasa terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan persoalan bersama, namun seharusnya tidak melibatkan anak-anak usia dini.

“Kita semua berharap ada solusi terbaik dari adanya kisruh terkait PPDB tersebut, apalagi anak seumuran kelas 1 SD masih dalam proses tumbuh kembang pola pikir yang pasti akan mengganggu psikologis anak-anak.” ujarnya.

REFERENSI :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/30/09/2019/siswa-sd-ikut-demo-mahasiswa-dan-pelajar-smk-ini-hoax/
https://regional.kompas.com/read/2018/07/23/18472871/lppa-palopo-aksi-demo-yang-libatkan-siswa-sd-langgar-uu-perlindungan-anak
http://www.radarmakassar.com/2018/07/23/tak-diijinkan-sekolah-siswa-sd-di-palopo-demo-disdik/

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...