Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [KLARIFIKASI] Universitas Indonesia tidak terkait dengan kelompok “Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia”

Published

on

Universitas Indonesia menyatakan tidak memiliki kaitan apapun dengan kelompok “Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia” dan pernyataan sikap kelompok tersebut tidak mewakili sikap Universitas Indonesia. Selain itu, kelompok tersebut juga tidak berhak menggunakan identitas Universitas Indonesia.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

=============================================
Kategori : Konten yang Menyesatkan
=============================================

Akun Maulida (fb.com/maulidia.maulidia.7509836) mengunggah sebuah foto dengan narasi sebagai berikut :

“*PENOLAKAN TERHADAP JOKO WIDODO-MA’RUF AMIN*
*KAMI IKATAN KELUARGA BESAR UNIVERSITAS INDONESIA MENYATAKAN TIDAK MENGAKUI JOKO WIDODO-MA’RUF AMIN SEBAGAI PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019-2024 SERTA MENOLAK SEGALA BENTUK KEPEMIMPINANNYA, KARENA SECARA SENGAJA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SERIUS TERHADAP KONSTITUSI UUD 1945*
*Jakarta 15 Oktober 2019*”

Advertisement

Di dalam foto itu, tampak beberapa orang mengenakan jaket dan rompi berwarna kuning memegang spanduk yang bertuliskan “KAMI IKATAN KELUARGA BESAR UNIVERSITAS INDONESIA MENYATAKAN TIDAK MENGAKUI JOKO WIDODO – MA’RUF AMIN SEBAGAI PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019 – 2024 SERTA MENOLAK SEGALA BENTUK KEPEMIMPINANNYA. KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN SERIUS TERHADAP KONSTITUSI UUD 1945”

Tertulis juga “Jakarta, 15 Oktober 2019” dan tampak beberapa orang yang mengenakan jaket dan rompi berwarna kuning.

Sumber : https://perma.cc/VH4Z-VM2J (Arsip) – Sudah dibagikan 1.021 kali saat tangkapan layar diambil.

Sumber dengan foto yang diambil dari sudut berbeda : https://perma.cc/3F58-35JR (Arsip)

=============================================

PENJELASAN

Advertisement

Sehubungan dengan adanya pernyataan tanggal 15 Oktober 2019 yang disampaikan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai “Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia”, Kantor Humas dan KIP UI menegaskan bahwa Universitas Indonesia tidak memiliki kaitan apapun dengan kelompok tersebut dan pernyataan sikap kelompok tersebut tidak mewakili sikap Universitas Indonesia.

Kelompok tersebut juga tidak berhak menggunakan identitas Universitas Indonesia mengingat aturan dan ketentuan penggunaannya telah diatur dalam Peraturan Rektor UI nomor 058 tahun 2017 tentang Penggunaan Nama, Logo, dan/atau Merek UI. Penyalahgunaan Nama, Logo, dan/atau Merek UI merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Humas dan KIP UI menyampaikan pula bahwa sikap yang disampaikan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai “Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia” adalah sikap yang tidak menghargai proses demokrasi dan hukum mengingat pemilihan Presiden telah usai dan telah pula ditetapkan hasilnya oleh Komisi Pemilihan Umum, hasil mana diperkuat oleh Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Selanjutnya Kantor Humas dan KIP UI mempersilakan penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman ini dikeluarkan oleh Kantor Humas dan KIP UI dengan melalui Surat Edaran nomor: peng-500/UN2.R2.4/HMI.04 Informatika/2019 pada tanggal 16 Oktober 2019.

Advertisement

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memastikan tak akan menggelar aksi unjuk rasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Rozy Brilian menuturkan BEM UI mematuhi larangan demonstrasi menjelang pelantikan presiden. Meski demikian, BEM UI mengaku kecewa dan mengecam adanya pembatasan iklim demokrasi tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan sikap menyikapi hal ini, tapi belum sekarang karena masih kami susun. Nanti bisa diakses di akun media sosial kami bagi para wartawan,” ujar Rozy Brilian kepada SP, Rabu (16/10/2019) ketika dihubungi.

Lebih lanjut dikatakan Rozy, BEM UI tetap menghormati imbauan yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Sedari awal saat menggelar aksi beberapa waktu lalu, BEM UI selalu mematuhi apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan oleh Polda Metro Jaya.

“Sejak awal aksi kami selalu patuh terhadap peraturan. Ketika aksi mengarah ke kericuhan dan anarkistis pun kami sudah menarik mundur semua anggota kami,” papar Rozy Brilian.

Advertisement

Pelantikan Jokowi dan KH Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 akan dihadiri oleh para tamu lebih dari 20 negara antara lain kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga utusan khusus dari sejumlah negara. Kehadiran mereka mengandung makna bahwa banyak negara yang memberikan penghormatan proses demokrasi di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Penetapan itu diambil melalui forum rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Jakarta, Minggu, (30/6/2019).

Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2019 nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.067.362 atau 55,5 persen dari total suara sah.

Penetapan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 dan Berita Acara nomor 152/PL.01.9-BA/KPU/VI/2019.

Penetapan ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan MK yang menolak gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019. Penolakan gugatan sengketa pilpres itu secara tak langsung memperkuat hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara yang telah ditetapkan KPU pada 21 Mei 2019.

Advertisement

Dalam Surat Keputusan (SK) KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, secara Nasional dalam Pemilu 2019, pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 (55,50 persen) suara sementara paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 (44,50 persen) suara.

REFERENSI
https://www.batamtimes.co/2019/10/16/ui-tegaskan-tak-ada-kaitan-dengan-kelompok-ikatan-keluarga-besar-universitas-indonesia/
https://www.ui.ac.id/tentang-ui/identitas.html
https://www.beritasatu.com/politik/580194/jelang-pelantikan-presiden-bem-ui-pastikan-tak-gelar-aksi
https://beritagar.id/artikel/berita/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-sebagai-calon-terpilih

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...