Connect with us

Nasional

Gubernur Ridwan Kamil Surati Presiden Jokowi Minta UU Cipta Kerja Dibatalkan

Published

on

Kabarpolitik.com, BANDUNG– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi kepala daerah pertama yang bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik UU Cipta Kerja.

Kang Emil bahkan meminta Presiden Jokowi membatalkan UU Cipta Kerja dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal itu diungkapkan setelah menemui perwakilan massa yang melakukan aksi unjuk rasa di di depan Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (8/10/2020).

Kata emil, ada hal yang salah dalam UU Ciptaker yang menyebabkan massa buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Puncaknya hari ini massa dengan jumlah besar mengepung kawasan Istana di Jakarta Pusat dan di sejumlah daerah.

Emil menyampaikan aspirasinya itu melalui surat yang akan dikirimkan ke pemerintah pusat besok.

Advertisement

“Isinya menyampaikan poin-poin ketidakadilan yang ada di pasal-pasal UU Omnibus Law dari mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing dan masalah lain yang dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah undang-undang,” kata Emil.

Emil mengatakan surat ini dikirimkan lantaran ada rekomendasi dari perwakilan buruh serikat buruh agar dirinya mengirim surat ke Presiden dan DPR.

“Diminta kepada bapak presiden untuk minimal menerbitkan Perppu pengganti undang-undang karena prosesnya masih ada 30 hari untuk direvisi oleh presiden,” katanya.

Emil mengatakan surat tersebut sudah ditandatanganinya dan sudah dibacakan perwakilan buruh yang menggelar aksi di Bandung. Rencananya, besok surat akan dikirim ke pemerintah pusat.rn(Fajar)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja
Politik6 menit ago

BK DPR RI Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja

Badan Keahlian (BK) DPR RI secara resmi menerima peserta MagangHub Kemnaker RI Angkatan 2 Batch II dari berbagai perguruan tinggi...

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS
Politik6 menit ago

Amelia Anggraini Tekankan Pentingnya Kejelasan Norma dalam RUU KKS

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan...

Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga
Politik6 menit ago

Tekankan Tertib Administrasi, Aria Bima Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya pengamanan, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jambi...

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Politik7 menit ago

Puteri Komarudin Dorong BPK RI Perkuat Pemeriksaan di Era AI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk...

Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Politik8 menit ago

Bambang Patijaya Usulkan Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya,...

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Politik8 menit ago

Sugeng Suparwoto: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim...

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Politik9 menit ago

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana

Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor....

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Politik9 menit ago

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq R Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten...

Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP
Politik10 menit ago

Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP

Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai perlindungan hukum bagi profesi kurator perlu diperjelas dalam Rancangan...

Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Politik10 menit ago

Komisi VIII DPR RI Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan dan menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M...