Atasi Aksi Terorisme, Presiden Diminta Merumuskan Rancangan Perpres Tugas TNI

Kabarpolitik.com,JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) merumuskan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) secara cermat dengan mengatur tentang batasan-batasan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Kewenangan TNI diharapkan hanya terbatas pada ranah penindakan ketika situasi sudah berada di luar kemampuan aparat keamanan yang berwenang.

Peneliti KontraS Rivanlee Anandar menuturkan, Jokowi juga harus menggandeng DPR untuk melakukan check and balances dalam penerapan Perpres tersebut.

“Berdasarkan ketentuan pasal 43 I ayat (3) Undang-Undang 05/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme oleh TNI diatur dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah sedang melakukan proses penyusunan draf Perpres untuk mengatur mengenai tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme,” ujar Rivanlee dalam telekonferensi, Minggu (4/10).

Hanya saja, menurut Rivanlee, transparansi poses pembahasan perpres tersebut sangat minim. KontraS, kata dia, hanya memiliki draf perpres tertanggal 9 Mei 2019. Tentunya, kata dia, salinan tersebut memiliki banyak perbedaan dengan draf yang saat ini dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Berdasarkan draf versi 9 Mei 2019, KontraS mencatat adanya pemberian kewenangan yang terlalu luas kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Hal ini tertuang dalam pasal 2 draf yang mengatur tugas TNI terdiri atas fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.rn(Fajar)rn