Connect with us

Politik

Bahtera: Gerindra Bangga Bupati-Walikota Terpilih 2024 Akan Dilantik oleh Presiden Prabowo

Published

on

Pelantikan seluruh kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, yang meliputi gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota, akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini mendapat respon positif dari Partai Gerindra.

Politikus Partai Gerindra, Bahtera Banong, menyatakan bahwa mekanisme dan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih telah disepakati oleh Komisi II DPR, tiga lembaga penyelenggara pemilu, serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

“Kami dari Gerindra memilih opsi pertama, yaitu pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025, yang akan dipimpin oleh Presiden di Ibukota Negara,” ujar Bahtera, Jumat, 24 Januari 2025.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menjelaskan bahwa kesepakatan yang dicapai bersama dengan Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk Pasal 164B UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada).

Aturan tersebut menegaskan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk melantik gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota secara serentak.

Advertisement

Bahtera menambahkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo bukan hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga mencerminkan harapan banyak pihak, terutama para kontestan yang terpilih.

“Sebagian besar aspirasi yang kami terima dari para kepala daerah terpilih, khususnya bupati, adalah mereka berharap dilantik oleh Presiden. Mereka ingin dilantik di Istana, karena selama ini, bupati hanya dilantik oleh gubernur, dan terkadang bahkan oleh Pj Gubernur,” ungkapnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ini merasa bersyukur dan bangga dapat memperjuangkan aspirasi para kepala daerah terpilih yang ingin pelantikan mereka dipimpin oleh Presiden Prabowo.

Namun, Bahtera juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra mendorong pelantikan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota oleh Presiden karena beberapa alasan yang mendasarinya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...