Connect with us

News

Cegah Corona Varian Mu, Komisi IX Usul Pemisahan Jalur Kedatangan di Bandara Soetta

Published

on

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno-Hatta untuk melakukan pemisahan jalur kedatangan untuk pelaku perjalanan dari negara dengan tingkat penularan tinggi serta negara yang sudah masuk Corona varian Mu dengan negara-negara lainnya.

Hal ini ia harapkan agar tidak terjadi penularan saat dilakukan pengecekan di terminal kedatangan.

Charles mengungkapkan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Jumat (24/9/2021).

Dilakukan untuk memastikan adanya perlindungan yang baik di bandara sebagai pintu masuk perbatasan negara.

Pintu masuk Indonesia seperti Bandara Soetta harus memiliki mekanisme yang baik untuk mengamankan Indonesia dari masuknya varian Corona varian baru.

Advertisement

“Hasil observasi saya, tidak ada perbedaan treatment ketika pelaku perjalanan masuk dari negara-negara tersebut ke Indonesia. (Pelaku perjalanan) Masih bercampur dari beberapa negara yang datang. Menurut saya harus dipisah, misalnya pelaku perjalanan dari negara yang varian Mu-nya sudah banyak atau negara yang angka penularannya tinggi dengan pelaku perjalanan dari negara-negara lain. Karena kalau digabung, dicampur seperti itu, tetap saja ada kemungkinan terjadinya penularan di sana,” ungkap Charles.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, terkait dengan penggunaan aplikasi e-HAC dan PeduliLindungi terdapat beberapa fitur yang harus dievaluasi kembali agar tidak membuat repot para pelaku perjalanan.

Ia juga meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi terhadap ke aplikasi yang digunakan para pelaku perjalanan.

“Kami juga melakukan pengecekan langsung di pos-pos penerimaan pelaku perjalanan termasuk bagaimana pelaku perjalanan itu dilakukan tes melalui metode TCM (Tes cepat Molekuler) dan setelah itu prosesnya seperti apa untuk sampai dikarantina selama 8 hari. Kami sudah melihat sendiri bagaimana sistem ini perjalanan dan kami harapkan tentunya diimplementasikan secara ketat,” tandasnya.

(detak)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...