Connect with us

News

Cegah Covid-19, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pintu Masuk

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syam mengapresiasi diberlakukannya prosedur baru kedatangan penumpang luar negeri di Bandara Internasional Soekarto-Hatta, Tangerang, Banten, di antaranya adanya persyaratan wajib menjalani tes PCR setelah mendarat di bandara.

Setelah itu penumpang harus melewati enam kali pemeriksanaan checkpoint, yaitu pemeriksanaan verifikasi dokumen kesehatan, karantina dan sebagainya. 

Menurutnya, pemerintah harus konsisten memperketat persyaratan masuk penumpang internasional untuk mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19.

Hal itu disampaikan Hasnah Syam dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Jumat (24/9/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI meninjau standar prosedur pelaksanaan pencegahan Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta.  

Advertisement

“Saya melihat secara prosedural sudah baik terkait dengan penguatan pemeriksanaan dan pelacakan bagi penumpang internasional dan domestik, yang menjadi pekerjaan kita bersama adalah memastikan semua prosedur itu dilaksanakan dengan sesuai ketetapan yang berlaku, terutama pengawasan petugas lapangan yang berhubungan langsung dengan pelaku perjalanan internasional,” ujar Hasnah Syam. 

Politisi Partai NasDem itu mengingatkan bahwa koordinasi antar kementerian  lembaga dan stakeholder terkait adalah hal yang sangat penting, seperti antara Kementerian Perhubungan, Kantor kesehatan Pelabuhan (KKP), Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ditjen Imigrasi dan lainnya.

Juga perlunya memperhatikan pendapat ahli epidemiologi untuk merumuskan aturan dan evaluasi kerja lapangan. 

“Kita harus berkaca pada gelombang kedua Covid-19 dengan adanya varian Delta yang menyebabkan hampir lumpuhnya sistem kesehatan nasional, ditambah sekarang sudah ditemukan beberapa varian baru sehingga jangan sampai kita mengalami gelombang ketiga, dengan itu upaya pencegahan ini harus dilakukan dari hulu ke hilir, ketentuan kriterian pelaku perjalanan yang bersangkutan harus jelas dan ketat,” kata dia. 

Lebih lanjut, Hasnah Syam menilai pemerintah juga bisa melakukan koordinasi dengan kementerian kesehatan di luar negeri untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan internasional sudah sesuai dengan standar internasional, sehingga akurasi keamanan untuk pelaku perjalanan dilakukan secara ketat dan sesuai ketentuan internasional.

Advertisement

“Jadi saya berharap bahwa pelaku berjalanan yang datang sudah melalui segala persyaratan sesuai dengan standar internasional, sehingga koordinasi lintas antar bangsa menjadi hal yang penting untuk dilakukan," pungkas legislator dapil Sulawesi Selatan II itu.

Turut hadir, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ketua Satuan Tugas Udara Penanganan Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta, dan stakeholderlainnya.

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...