Cek Fakta
Cek Fakta atau Hoaks: [SALAH] Pemerintah Tak Mampu, Dana Haji Menipis
Melalui rilis dari Divisi Komunikasi dan Humas BPKH, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu menyatakan tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut keuangan BPKH “menipis”. Ia mengatakan dana BPKH berkecukupan dan aman. Lebih penting lagi untuk diketahui tidak ada satu rupiah pun dana haji digunakan langsung untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, rilis Divisi Komisi dan Humas BPKH, Rabu (24/4/2019).
======
KATEGORI
False Context
======
SUMBER
https://www.portal-islam.id/2019/04/anggito-keuangan-bpkh-semakin-menipis.html
======
NARASI
Innalillaahi Wainna
Ilaihi Raajiuun
Tadinya saya pikir,
Haji thn 2019 ini bakal ada 10.000 jamaah tambahan yang akan menikmati Jamuan
Allah Subhanahu Wa Taala untuk ber HAJI.
TERNYATA…..
Pemerintah Tidak
Mampu Mendanai Tambahan Kuota Haji 10.000 Jamah Yang Diberikan Arab Saudi. Kemana
Dana Haji Yg Sudah Terkumpul Selama Ini ??…
======
PENJELASAN
Sebelumnya, melansir
dari republika.co.id (Rabu, 24/04/2019), Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengatakan uang setoran haji yang
dikelola BPKH masih sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk saat ini BPKH belum
memiliki kemampuan membiayai 10 ribu kuota haji tambahan. Ia menyarankan, yang
seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan haji kuota tambahan
adalah negara melalui APBN.
Namun, hal tersebut telah
dibantah oleh Anggito sendiri. Menurut rilis dari Divisi Komunikasi dan Humas
BPKH, dana haji yang dikelola oleh BPKH hingga April tahun ini mencapai Rp 115
triliun. Dengan kata lain, ada peningkatan sebesar sebesar Rp 10 triliun dalam
setahun. Anggito Abimanyu menyatakan tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang
menyebut, keuangan BPKH “menipis.”
“Dana BPKH
berkecukupan dan aman. Lebih penting lagi untuk diketahui tidak ada satu rupiah
pun dana haji digunakan langsung untuk kepentingan pembangunan
infrastruktur,” ujar Anggito dalam rilis Divisi Komisi dan Humas BPKH,
Rabu (24/4/2019).
Sementara itu, untuk
penambahan kuota sebanyak 10 ribu jemah haji, BPKH mendukung pembiayaan efisien
pengadaan Saudi Arabia Riyal (SAR) senilai Rp65 miliar dan optimalisasi nilai
manfaat Rp55 miliar. Dari total kebutuhan biaya Rp353,7 miliar, BPKH akan
memberikan kontribusi Rp120 miliar, sebesar Rp50 miliar dari efisien operasional
oleh Kemenag, dan Rp183,7 miliar dari APBN.
=======
REFERENSI
Sumber: turnbackhoax.id
Eva Monalisa Dorong Dana Khusus untuk Pemulihan Destinasi Wisata Terdampak Bencana
Terima PP IPNU, Wapres Dorong Peran Pemuda Dalam Menjaga Persatuan dan Menghadapi Perkembangan Teknologi
Muhammad Kadafi: Anggaran Pendidikan 2027 Harus Menjawab Persoalan Masyarakat
BPKH yang Kokoh, LTH yang Tersandung
Sudjatmiko Dorong Rusun Keagamaan Kembali Masuk Program Kementerian PKP
Banyak Warga Miskin Kesulitan Akses Bantuan Hukum, Anisah Syakur: Perluas Akses Posbankum
Rusak Paru-paru Dunia, Daniel Johan Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla Bencana Nasional
Kemiskinan Indonesia 2026: Bank Dunia 64,2 Persen, BPS 8,07 Persen
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...