Connect with us

Cek Fakta

Cek Fakta atau Hoaks: [SALAH] Setelah wacanakan Menghapus pelajaran agama disekolah, kini terang-terangan melarang busana muslim di sekolah

Published

on

Dalam kasus yang terjadi pada tahun 2017 tersebut Kepala SMA 1 Maumere, NTT, menerapkan kebijakan pelarangan penggunaan rok panjang (sampai mata kaki). Bukan melarang menggunakan pakaian seragam sekolah khas muslimah atau larangan penggunaan jilbab. Melalui pertemuan dengan para pihak terkait, telah disepakati bahwa siswi Muslim di SMA 1 Maumere diperkenankan memakai jilbab dengan paduan rok sesuai yang sudah disyaratkan bagi seorang muslimah.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

=============================================
Kategori : DISINFORMASI / Konten yang Salah
=============================================

Akun Hulk TapTeng Sibolga ( fb.com/profile.php?id=100028805225544 ) mengunggah sebuha video cuplikan berita dari tvOne dengan narasi sebagai berikut :

“Setelah wacanakan Menghapus pelajaran agama disekolah, Nah kini terang-terangan melarang busana muslim disekolah”

Advertisement

Sumber : https://web.archive[dot]org/web/20190709115244/https://www.facebook.com/100028805225544/videos/vb.100028805225544/211304779839695/?type=2&theater – Sudah dibagikan 38262 kali saat tangkapan layar diambil.

=============================================

PENJELASAN

Video yang diunggah akun Hulk TapTeng Sibolga bersumber dari tayangan berita pada kanal Youtube tvOneNews. Video tersebut dipublikasikan tvOneNews 25 Agustus 2017.

Seperti diberitakan dalam video tvOneNews, kasus itu terjadi pada 2017 lalu. Tepatnya di SMA 1 Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Kasus itu bermula ketika orang tua salah seorang siswi di sekolah tersebut melakukan protes kepada pihak sekolah lantaran anaknya dilarang menggunakan rok panjang. Padahal sang siswi menggunakan jilbab.
Saat itu kepala sekolah SMA 1 Maumere berdalih, keputusan itu merupakan aturan sekolah yang didasarkan pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.
Namun pendapat sang kepala sekolah soal penggunaan pakaian seragam sekolah terkait pakaian khas muslimah rupanya keliru. Dalam aturan tersebut membolehkan rok panjang sampai ke mata kaki.
Laman mediantt.com melaporkan bahwa kasus ini telah selesai. Perbedaan persepsi dalam memberlakukan aturan pakaian seragam sekolah khas muslimah di SMAN 1 Maumere akhirnya dapat diselesaikan, Senin (28/8). Pemerintah Kabupaten Sikka meminta agar persoalan siswi berjilbab ini jangan dibesar-besarkan. Penyelesaian beda persepsi ini terjadi melalui pertemuan pelbagai stakeholder di Aula SMAN 1 Maumere.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yohanis Rana, Ketua Komite Guido Peta Areso, Ketua Komisi C DPRD Sikka Alfridus Melanus Aeng, Ketua MUI Sikka Zainuddin Haq, Kepala Seksi SMK dan PLK UPT Wilayah IX NTT Bertus Budu, Kasat Binmas Polres Sikka Sipri Sedan, Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Fransiskus Roberto Diego.
Natsir Thamrin selaku orang tua siswi yang sebelumnya melakukan protes atas kebijakan sekolah, ikut hadir dalam pertemuan kurang lebih 3 jam itu. Sejumlah guru pun terlibat dalam diskusi ini. Hadir juga Kapolsek Alok Messakh Hethaire.
Usai pertemuan, Jonas Teta langsung menggelar keterangan pers kepada sejumlah media yang hadir sejak pagi. Substansi keterangan pers disampaikan secara terperinci oleh Yohanis Rana.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Sikka ini mengatakan, pertemuan pelbagai pihak ini melahirkan tiga buah kesimpulan. Pertama, disepakati bahwa sejak hari ini, dan diberlakukan juga hari-hari sebelumnya, siswi Muslim di SMAN Maumere diperkenankan memakai jilbab dengan paduan rok sesuai yang sudah disyaratkan bagi seorang muslimah.
Kedua, untuk seterusnya SMAN 1 Maumere akan memperbaiki dan menambah redaksai pada tata tertib sekolah di mana panjang rok diatur minimal 5 centimeter di bawah lutut sampai dengan menutup mata kaki. Ketiga, siswi Muslim diperkenankan menggunakan jilbab berwarna putih.
“Ini keputusan pertemuan kami hari ini, dan puji Tuhan, selanjutnya keputusan ini kami serahkan kepada sekolah bersama semua warganya agar merevisi kembali tata tertib sekolah dengan menambahkan perubahan. Hasilnya revisi akan disosialisasaikan kepada seluruh warga sekolah, dan ke depan tidak ada soal lagi bagi sekolah ini maupun bagi kita semua,” jelas Yohanis Rana.

REFERENSI :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/330/fakta-atau-hoaks-benarkah-pemerintah-akan-melarang-penggunaan-seragam-khas-muslimah-dari-sekolah
https://www.youtube.com/watch?v=mdTAUJFZ0H8
https://www.berkasedukasi.com/2017/10/permendikbud-nomor-45-tahun-2014.html
http://www.mediantt.com/masalah-siswi-berjilbab-selesai-jangan-lagi-dibesar-besarkan/

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...