Connect with us

Politik

Dorong Penertiban Industri Air, Yoyok Riyo Sudibyo Ingatkan Amanat Konstitusi untuk Rakyat

Published

11 bulan ago

on

rnAnggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya penerapan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air. Ia menyoroti ketidaksinkronan pandangan antarpejabat terkait tata kelola sumber daya air yang dianggap belum berpihak pada kepentingan rakyat banyak.rn“Dari semua yang disampaikan, tidak ada yang sama. Ini membingungkan,” ujar Yoyok dalam RDP Komisi VII DPR RI Bersama RDP Bersama Dirjen Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi Kemenperin serta Perusahaan AMDK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). rnLegislator dari Fraksi Partai NasDem kemudian mengingatkan kembali pesan Presiden yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus lalu. Dalam pidato tersebut, Presiden menekankan pentingnya pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak harus berada di bawah kendali negara, termasuk pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.rnMenurut Yoyok, arah kebijakan Presiden yang mulai menertibkan sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan perkebunan sawit harus menjadi momentum bagi kementerian terkait untuk memperbaiki tata kelola sumber daya air.rn“Sampaikan ke Pak Menteri, sebelum diperintah langsung oleh Presiden, lebih baik kita dulu yang mendorong langkah penertiban itu,” ujarnya.rnIa juga menyinggung praktik pengusahaan air yang dilakukan oleh berbagai pihak tanpa adanya keseragaman aturan dan pengawasan yang memadai. Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar telah menguasai sebagian besar sumber air, sementara pelaku kecil justru dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah dan tanpa panduan yang jelas.rnMenutup pernyataannya, legislator dari Dapil Jawa Tengah X tersebut pun meminta agar pemerintah segera menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir dalam pemanfaatan sumber daya air. rn“Mulai dari penampungan, pengeboran, sampai pengolahan batu dan sumber air lain, semuanya harus diatur dengan tegas dan adil,” pungkasnya. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....
Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...
Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...
Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...
Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...
Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...
Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...
Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...
Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...
Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...