Gelar Konsultasi Publik, Setkab Kuatkan Informasi Persidangan Bersama Kementerian/Lembaga

Deputi DKK Setkab Yuli Harsono berfoto bersama peserta Rakor dan Forum Konsultasi Publik di Hotel Savero, Depok, Jumat (3/5). (Foto: Humas/Oji)

Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Savero, Depok, Jumat (3/5).

Saat sesi paparan, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Teguh Widjanarko menyampaikan bahwa salah satu sasaran reformasi birokrasi yakni pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi yang diwujudkan lewat forum konsultasi publik. 
“Sekarang setiap kementerian/lembaga memiliki talent management untuk menciptakan pemimpin. Leader creates leader,” ujar Teguh menjelaskan tentang reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia (SDM).

Indeks Reformasi Birokrasi, menurut Teguh, mengalami kenaikan secara signifikan hingga tahun 2018 yang lalu.

Pada paparan kedua, Asisten Deputi Bidang Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi (AKRB), Dyah Pancaningrum menyampaikan bahwa Sekretariat Kabinet memiliki 4 (empat) pelayanan yakni pada Asdep Penyelenggaraan Persidangan, Asdep Pelaporan Persidangan, Asdep Humaspro, serta terkait pengelolaan informasi melalui Pusdatin.

Forum Konsultasi Publik

Awali Sesi kedua, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Sekretaris Kabinet Yuli Harsono menyampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017/ Kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) berskala nasional/penting/strategis/berdampak luas ke masyarakat melalui Menko dibahas di Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden.

“Siklus pembuatan kebijakan diawali dengan perumusan, putusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan,” ujar Yuli.

Tantangan dalam penyampaian informasi sidang kabinet, menurut Yuli, menjaga dengan baik rekaman, transkripsi, dan risalah sidang kabinet yang masuk ke dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan.

“Informasi rencana sidang kabinet digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi,” tambahnya.

Para pembicara berfoto bersama Wawali Depok Pradi Supriatna dalam acara rakor dan forum konsultasi publik di Hotel Savero, Depok, Jumat (3/5). (Foto

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menyampaikan apresiasi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Setkab di Depok.

Ia juga menyampaikan bahwa proses pengambilan keputusan di Pusat sangat dirasakan oleh daerah sehingga saat diundang untuk sidang kabinet maupun rapat terbatas akan segera hadir untuk mengikuti.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Sjahriati Rohmah, menyampaikan bahwa Rakor dan FKP dilaksanakan secara berkala dengan tujuan menguatkan sinergi informasi persidangan kabinet di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Di setiap rakor, sambung Sjahriati, menghasilkan rekomendasi yang kemudian dilaksanakan dalam proses selanjutnya. Ia mencontohkan pada rakor sebelumnya mengenai pengamanan dan distribusi dokumen hasil sidang yang telah dilaksanakan.

Acara Rakor dan FKP ini akan berlangsung hingga sore dengan sesi kedua dimulai pukul 14.00 WIB dengan diawali acara Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik.

Turut hadir dalam kesempatan kali ini Deputi Bidang Dukungan Kerja Yuli Harsono, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Staf Ahli Menteri PANRB Teguh Widjanarko, Sekretaris Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Sadjan, Kepala Biro Hukum dan Humas BSSN YB Susilo Wibowo, Ketua Program Sarjana Reguler FISIP UI Endah Trastuti, serta para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dan perwakilan mitra kerja dalam penyelenggaraan persidangan kabinet. (EN/ES)