Connect with us

News

Golkar Resmi Usulkan Lodewijk sebagai Pengganti Azis Syamsuddin di DPR

Published

on

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus resmi diajukan sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin yang berstatus tersangka kasus suap oleh KPK.

Usulan nama pengganti Azis itu diserahkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9) sore.

"Kami telah berkonsultasi dengan senior Partai Golkar. Dan dalam rapat pleno tanggal 27 September partai Golkar telah memutuskan untuk menunjukkan saudara haji Lodewijk Paulus sebagai calon wakil ketua DPR," kata Airlangga.

Ketua DPR Puan Maharani mengaku sudah menerima surat resmi dari Airlangga terkait pengunduran diri Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.

Puan menyebut pihaknya juga menerima usulan nama dari Golkar untuk pengganti Azis.

Advertisement

"Kami juga sudah menerima langsung surat usulkan nama pimpinan DPR RI menggantikan Azis. Maka DPR akan memproses penggantian pimpinan dari Partai Golkar," ujarnya.

Sebelumnya, Golkar sempat menyiapkan beberapa nama lain selain Lodewijk untuk menggantikan posisi Azis.

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa mengatakan nama-nama itu di antaranya Kahar Muzakir dan Adies Kadir.

"Nah kira-kira diantara tiga ini nanti salah satu ada di dalam amplop itu nanti," kata dia.

Lodewijk, kelahiran 27 Juli 1957 itu, pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD ke-24 periode 2009-2011. Dia pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal.

Advertisement

Dia saat ini terdaftar sebagai anggota Komisi I DPR periode 2019-2024 dan juga menjabat sebagai Sekjen Golkar sejak 2017.

Azis Syamsuddin sendiri mundur dari kursi Wakil Ketua DPR usai disangkakan memberi suap Rp3 miliar dan US$36 ribu kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju bersama dengan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.

Kursi yang ditinggalkannya akan tetap diisi wakil dari Golkar. Namun, penetapan Wakil Ketua DPR baru ini tetap membutuhkan ketuk palu di Rapat Paripurna DPR.

(detak)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...