Connect with us

Pemerintahan

Groundbreaking Pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN, Wapres Minta Jadi Sumbu Perubahan

Published

on

Penajam Paser Utara, Kabarpolitik.com – Usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin siang ini, Senin (12/08/2024), melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden Tahap I di Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pidatonya, Wapres menyampaikan bahwa pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN memiliki arti strategis. Yakni, selain menjadi kebanggaan karena merupakan karya anak bangsa, bangunan ini diharapkan juga menjadi salah satu pusat aktivitas kenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan pelayanan publik.

“Lebih dari itu, istana ini harus menjadi sumbu perubahan dan tempat lahirnya berbagai kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia,” pintanya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa pembangunan Istana Wapres di IKN merupakan sebuah langkah penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

“Pada hari ini, kita bersyukur dapat menjadi saksi sejarah pembangunan negeri kita,” ujarnya.

Advertisement

Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa pembangunan IKN secara keseluruhan bukan sekadar proyek infrastruktur, namun merupakan cerminan dari visi besar bangsa Indonesia untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi masa depan.

“IKN menjadi simbol dari tekad kita untuk merajut keberagaman dalam persatuan, dan memastikan bahwa setiap sudut Nusantara mendapat perhatian yang setara dalam pembangunan nasional,” ungkapnya.

Dirancang dengan visi jangka panjang, tutur Wapres, IKN dibangun untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh ibu kota sebelumnya, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan kerusakan lingkungan.

“Selain itu, IKN juga diharapkan tidak hanya mampu menjadi pusat inovasi, pendidikan, dan budaya, tetapi juga menjadi magnet bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Sebagai informasi, kawasan Istana Wakil Presiden Tahap I di IKN ini dibangun di atas lahan seluas 148.417 m² (14,8 hektar) dengan luas bangunan 10.038,4 m². Proyek pembangunan ini senilai 1,4 Triliun Rupiah yang diperkirakan selesai pada Agustus 2025 mendatang.

Advertisement

Desain kawasan Istana Wakil Presiden tersebut menggunakan konsep berbasis kearifan lokal yang disebut “Huma Betang Umai” yang berarti “Rumah Panjang Ibu” dalam Bahasa Dayak. Secara filosofis, sosok Ibu sebagai pengayom, pelindung, pemberi, dan pemelihara. Selain itu, Ibu di sini juga sebagai bagian dari kata “Ibu Kota” dan “Ibu Pertiwi”.

Huma Betang sendiri merupakan salah satu tipologi rumah tradisional Indonesia terbaik yang berasal dari masyarakat Dayak. Huma Betang mencerminkan kerukunan yang terikat oleh 3 (tiga) hal yaitu kejujuran dan moralitas yang tinggi, kesetaraan dan damai dengan sesama, dan hormat kepada alam.

Istana Wakil Presiden ini diharapkan dapat membawa misi IKN dan arsitektur untuk masa depan, yakni Nusantara (konsep tropis kontemporer, hemat energi, dan
material alami), Performatif (smart, green, liveable pada skala urban desain, lansekap, arsitektur, dan interior), Regeneratif (konsep carbon negative, tidak konsumtif, dan memaksimalkan atap energi surya).

Proyek pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden Tahap I ini meliputi ; pembangunan Istana/Kantor Wapres, Kediaman Wapres, Mess Paspampres dan Parkir, Bangunan Penunjang, Pendopo, Pos Jaga Chekpoint, Pos Jaga Luar, Pos Jaga Dalam, Pos Jaga Walis, Kandang K9, TPS, STP, Power House, Gerbang Plaza Demokrasi, Plaza Demokrasi, Tangga Demokrasi, Halte Funicular, Amphitheater, dan Helipad. Setelah proyek Tahap I selesai, nantinya akan dilanjutkan dengan proyek Tahap II yang meliputi pembangunan Kantor Setwapres, Masjid, Selasar Lingkar, Pos Jaga Dalam, dan Gudang Lansekap.

Tampak hadir pada acara ini, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, serta Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

Advertisement

Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (EP/AS-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...