Connect with us

Daerah

Gubernur Ansar Ahmad Minta Bupati dan Walikota Bantu BKKBN Mendata Keluarga

Published

on

Gubernur H Ansar Ahmad secepatnya akan menyurati Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepri agar segera membuat surat edaran tentang permintaan bantuan RT dan RW untuk mendampingi petugas BKKBN ketika mendatangi dari rumah ke rumah untuk melakukan pendataan keluarga.

Pernyataan Gubernur Ansar Ahmad tersebut disampaikan ketika menerima kunjungan Direktur Ketahanan Remaja BKKBN, dr. Victor Palimbong dan Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Mediheryanto, SH. MH terkait penyampaian Laporan Update Pendataan Keluarga di Provinsi Kepri, di Graha Kepri Batam, Jumat (30/4).

“Pendataan keluarga ini penting. Untuk itu semua pihak harus membantu termasuk para Ketua RT dan RW untuk melakukan pendampingan di lapangan,” kata Gubernur Ansar Ahmad.

Dijelaskan Gubernur, BKKBN harus memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berbasiskan data teknis yang termutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2021 ini BKKBN telah mulai melaksanakan Pendataan Keluarga (PK) secara serentak di seluruh Indonesia.

Advertisement

 

“Produk data mikro akan dijadikan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan kepada kami bahwa program yang dirancang dapat ter-deliver secara cepat dan tepat pada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ansar Ahmad.

Sementara itu Direktur Ketahanan Remaja BKKBN, Viktor Palimbong, mengatakan sampai saat ini pendataan keluarga di Kepulauan Riau masih terus berjalan. Sampai April 2021 pencapaian pendataan keluarga memang belum sampai 50 persen.

“Banyak kendala di lapangan termasuk masih banyak keluarga yang kurang kooperatif dan tidak mau menerima petugas ketika melakukan tugas pendataan di lapangan. Karena itu kalau Pak Gubernur ingin menyurati Bupati dan Walikota agar membantu kita dalam melakukan pendataan, kami berterima kasih sekali,” ujar Viktor.

Viktor juga menjelaskan persoalan belum tercapainya target pendataan keluarga di Kepri karena persoalan teknis yakni kerusakan server yang menginput data di lapangan.

Advertisement

“Tapi saya yakin secepatnya bisa kita selesaikan. Kita optimistis, soal pendataan keluarga di Kepri akan selesai tepat waktu. Dukungan semua pihak diharapkan agar kesuksesan pendataan keluarga juga seiring suksesnya pembangunan nasional,” pungkasnya.

rn(rls/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...