Connect with us

Daerah

Gubernur dan Wagub Rakor Bersama Presiden

Published

on

* Jokowi Sampaikan Agar Berani Berinovasi

Gubernur H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, (14/4). Rapat koordinasi itu diikuti oleh 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember tahun 2020 yang lalu.

Rapat koordinasi virtual ini juga dihadiri Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Riau, Hj. Dewi Kumalasari, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau H. T.S. Arif Fadillah, Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si., Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu, S.IP., Kepala Kejaksaan tinggi Kepri Hari Setiyono, M.H., serta para Asisten di lingkungan Setda Kepri.

Dalam rapat koordinasi itu Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada para Kepala Daerah yang sudah terpilih secara demokratis dan menjadikan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya dan bekerja dengan tulus bagi masyarakat.

Adapun dalam arahannya Presiden Jokowi menekankan agar kepala daerah yang baru menjabat untuk membuat inovasi-inovasi yang mampu merumuskan kebijakan yang bertumpu pada hasil yang baik.

Advertisement

 

“Kebijakan yang Bapak/Ibu lakukan harus goal oriented. Harus berani berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas yang sudah ada, mampu membuat terobosan-terobosan yang baru bagi daerah,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengingatkan agar para Kepala Daerah untuk bekerja dengan cepat karena masa kepemimpinan mereka hanya lima tahun dalam satu periode. Menurut Presiden Jokowi apabila dalam waktu lima tahun para kepala daerah hanya stagnan dalam menjaga roda kepemerintahan bukan tidak mungkin dalam Pilkada berikutnya akan tersingkir.

“Inovasi, kecepatan, dan ketepatan kebijakan sangat dibutuhkan di sekarang ini. Waktu lima tahun itu tidak lama, dan dengan sistem demokrasi seperti ini rakyat bisa sepenuhnya menilai apakah bapak/ibu sekalian bisa diberikan kepercayaan lagi memimpin mereka,” tutur Presiden Jokowi.

Advertisement

Alokasi pengguna anggaran dengan berpedoman pada skala prioritas yang jelas menjadi poin selanjutnya yang diarahkan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyayangkan apabila ada suatu daerah yang memiliki begitu banyak mata anggaran tanpa target orientasi yang jelas. Kebiasaan menghambur-hamburkan anggaran tidak bisa lagi dijadikan sesuatu yang biasa dalam perencanaan belanja daerah.

“Menurut saya semakin sedikit kegiatan maka secara manajemen semakin mudah kita mengontrolnya. Dan hasilnya akan semakin kelihatan. Oleh sebab itu saya titip untuk fokus pada prioritas apa yang masing-masing daerah butuhkan,” tegas Presiden Jokowi.

Selanjutnya Presiden Jokowi berbicara tentang pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kepala Daerah dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas agar dua hal tersebut dapat terkelola dengan baik. Memulihkan ekonomi sekaligus memastikan penyebaran virus Covid-19 terkendali.

Kepada daerah yang masih berfluktuasi angka penyebaran Covid-19 Presiden Jokowi memerintahkan agar dilaksanakan PPKM mikro di tempat tersebut. Pemulihan ekonomi tidak akan terjadi apabila kesehatan masyarakat tidak segera dipulihkan.

Pada kuartal kedua tahun 2021 ini Presiden Jokowi menargetkan agar pertumbuhan ekonomi secara nasional di Indonesia naik diatas angka 7%. Ini merupakan hal yang sulit apabila tidak didukung dengan penuh dari seluruh daerah di Internet. Karena pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Advertisement

 

Karena itulah nantinya Gubernur Ansar sudah menyusun agar APBD Kepri dapat digunakan untuk menciptakan program-program padat karya yang dapat mendongkrak daya beli masyarakat.

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada daerah agar jangan sampai menyulitkan izin investasi di daerah. Karena dengan adanya peluang investasi di daerah maka bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan nantinya juga daerah bisa merasakan manfaat retribusi dari investasi yang ditanamkan.

Hal inipun juga yang selalu digaungkan oleh Gubernur Ansar setiap kunjungannya ke Kabupaten/Kota di Kepri. Gubernur Ansar mengarahkan kepada Wali Kota/Bupati agar memberikan relaksasi-relaksasi investasi agar investor melirik Kepri karena potensi di Kepri yang menjanjikan.

rn(rls/kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...