Connect with us

Nasional

Honorer K2 Meninggal, Titi Purwaningsih: Almarhumah Belum Bayar SPP Anak Kembarnya

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Jumlah 51 ribu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang lulus seleksi Februari 2019 dari jalur honorer K2 terus berkurang.

Pasalnya, asudah ada beberapa di antara mereka yang meninggal dunia. Menurut Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih, dalam beberapa bulan ini beberapa kali dia menerima kabar duka.

“Innalilahi wa inna ilaihi roji’uun. Satu per satu teman kami yang lulus PPPK meninggal dunia. Kemarin PPPK dari Kampar, Riau meninggal. Sampai kapan penantian ini akan berakhir,” ungkap Titi kepada JPNN.com, Kamis (17/9).

Yang membuat Titi sedih, PPPK yang meninggal tersebut memiliki anak kembar yang baru masuk MTs.

Anak-anaknya pintar. Namun, sampai almarumah meninggal, menyisakan utang SPP.

Advertisement

“Almarhumah belum bayar SPP anak kembarnya karena tidak cukup uangnya. Berharap gaji PPPK, NIP dan SK belum punya. Sementara suami almarhumah kerjanya serabutan,” cerita Titi.

Dari informasi yang Titi peroleh dari pengurus PHK2I Riau, sebelum meninggal almarhumah sempat telepon ke salah satu pengurus.

KemenPAN-RB Menanyakan kapan NIP dan SK PPPK keluar. Jawaban pengurus kepada almarumah, sabar saja.

“Coba bagaimana perasaan bapak-bapak pejabat. Apa tidak takut dosa kalian karena sudah zalim kepada PPPK. Sudah 18 bulan tidak ada kejelasan sementara dalam rentang waktu itu makin banyak PPPK yang meninggal,” kata Titi terisak.”Kami cuma disuruh sabar, sabar, dan sabar. Sementara maut tidak bisa diajak kompromi untuk sabar. Saya sakit hati, sakit sekali karena teman-teman saya meninggal tanpa merasakan jerih payahnya sebagai PPPK,” sambungnya.rn(Fajar)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik35 menit ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik36 menit ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik1 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik1 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik1 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik3 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik3 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik3 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik4 jam ago

Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​ Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​
Politik4 jam ago

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...