Politik
Husein Fadlulloh Sampaikan Aspirasi Mahasiswa Indonesia, Dorong Kemudahan Akses Pendidikan di Australia
Published
15 jam agoon
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Australia di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh tersebut turut dihadiri Ravindra Airlangga dan Bramantyo Suwondo. Sejumlah isu strategis dibahas untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menjelaskan diskusi berlangsung konstruktif dengan membahas berbagai sektor, mulai dari pertanian, ekonomi, teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pendidikan, hingga penguatan hubungan antarmasyarakat (people-to-people contact) kedua negara.
“Kami berdiskusi mengenai banyak hal, mulai dari pertanian, teknologi atau AI, ekonomi, penguatan people to people-nya (P2P), hingga edukasi. Mereka juga menanyakan apakah ada masukan atau pertanyaan dari kami mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian Australia ke depan,” ujar Husein usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, BKSAP juga menyampaikan aspirasi terkait mahasiswa Indonesia penerima beasiswa di Australia. Husein mengungkapkan, sebagian mahasiswa masih menghadapi kendala administratif, khususnya terkait proses keberangkatan anggota keluarga yang mendampingi selama masa studi.
“Kami menyampaikan adanya kendala yang dialami mahasiswa Indonesia penerima scholarship dari pemerintah Australia, terutama bagi keluarga yang ikut mendampingi. Masukan itu sudah kami sampaikan dan mereka mengatakan akan melakukan review. Seharusnya tidak ada masalah dan akan terus memberikan kemudahan bagi mahasiswa Indonesia, khususnya penerima beasiswa dari universitas-universitas di Australia,” jelasnya.
Legislator Gerindra itu menambahkan, delegasi Australia juga menyampaikan bahwa tingkat persetujuan (approval rate) visa pelajar bagi mahasiswa Indonesia telah mencapai sekitar 94 persen. Meski demikian, kedua pihak sepakat untuk terus mengevaluasi kendala administratif yang masih dihadapi guna memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa Indonesia.
Selain pendidikan, pertemuan turut membahas rencana peningkatan kerja sama antarparlemen melalui program pertukaran delegasi secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus mempererat hubungan antarmasyarakat Indonesia dan Australia.
“Ke depan kami ingin terus mempererat hubungan Indonesia dan Australia. Tadi juga dibahas rencana pertukaran antarparlemen yang diharapkan dapat dilakukan secara berkala sehingga ada keberlanjutannya,” tutup Husein.
Wamenhan Richard Hadiri Rakor Satgas PKH, Perkuat Penertiban Kawasan Hutan Sesuai Ketentuan Hukum
Polemik Transparansi Ijazah Anggota DPR, Sufmi Dasco Arahkan Publik Cek Data KPU
Bob Hasan: Regulasi Hak Cipta Harus Menyesuaikan Perkembangan Teknologi AI
Presiden Prabowo Dorong Pengembangan Sabang-Andaman, Perkuat Konektivitas Maritim ASEAN-India
Di KTT ASEAN-Jepang, Presiden Prabowo Tawarkan Kolaborasi Energi Terbarukan hingga Teknologi
Dasco: Aspirasi Masyarakat dan Akademisi Penting untuk Matangkan RUU Penyadapan
Tak Hanya untuk Negara, Andi Amar Minta Aset Sitaan Juga Pulihkan Kerugian Korban
Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Negara Lebih Aktif Layani Kebutuhan Warga
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

