Indonesia-Vietnam Sepakat Berantas Pencurian Ikan

Hanoi: Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat meningkatkan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, keduanya juga bersepakat bekerja sama dalam pemberantasan pencurian ikan di perairan masing-masing.

"Oleh karena itu, pemerintah menandatangani _joint communique_  IUU (illegal, unreported, and unregulated) _Fishing_ pada kunjungan ini. Ini sangat penting artinya," kata Presiden Jokowi usai bertemu Presiden Vietnam Tr?n ??i  Quang di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, pada Selasa, 11 September 2018.

Kemudian, baik Presiden Joko Widodo dan Presiden Tr?n ??i Quang juga sepakat untuk mengintensifkan penyelesaian pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara. 

Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di bidang perdamaian. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyinggung masalah Laut Tiongkok Selatan (LTS). Berkaitan dengan itu, Indonesia menyambut baik kemajuan dari proses negosiasi _code of conduct_ di LTS.

"Saya menyambut kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan _code of conduct_. Hal ini tentu akan berkontribusi besar dalam memastikan Laut Tiongkok Selatan menjadi kawasan yang aman, adil, dan damai," kata Presiden.

Sejumlah menteri dari masing-masing negara sebelumnya telah melakukan pertemuan bilateral. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani dua nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Tr?n ??i Quang.

Kedua nota kesepahaman dimaksud ialah Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam. 

Pertemuan dilanjutkan dengan komunike bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.