Connect with us

Daerah

Infrastruktur Komunikasi di Natuna Menjaga Kedaulatan NKRI

Published

on

* Gubernur Ansar dan Menkominfo Johnny Ground Breaking BTS

Gubernur H. Ansar Ahmad menegaskan bahwa sebagai salah satu daerah yang menjadi wilayah terluar di Indonesia, Kabupaten Natuna membutuhkan infrastruktur komunikasi guna menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Pembangunan jaringan komunikasi yang memadai menjadi hal yang mutlak untuk digesa oleh pemerintah.

“81. 952 jiwa penduduk Natuna adalah para penjaga terdepan dari negeri kita. Kepri khususnya Kabupaten Natuna membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam hal komunikasi karena letak Natuna yang menjadi teras negara sangat riskan dari pengaruh negara asing,” ucap Gubernur H. Ansar Ahmad dalam acara ground breaking BTS bersama Menkominfo Johnny G. Plate di Desa Kelanga, Natuna, Kamis (22/4).

 

Advertisement

Menurut Gubernur Ansar dengan potensi yang dimiliki oleh Natuna maka sudah sewajarnya ketersediaan sinyal menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Gubernur Ansar memaparkan bahwa saat ini blok migas Natuna memiliki cadangan 46 triliun kubik yang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Di bidang kelautan, Natuna memiliki potensi satu juta ton hasil laut yang bisa dimaksimalkan.

 

“Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna ini harus kita jaga betul dengan adanya sinyal yang baik supaya masyarakat kita disini bisa segera melapor apabila ada kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah kita,” papar Gubernur Ansar.

Pun meskipun pada tahap ini BAKTI Kominfo akan membangun 17 titik BTS. Menurut Gubernur Ansar jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan blank spot yang ada di Natuna. Setidaknya dibutuhkan lagi 114 lagi titik BTS guna menjangkau keseluruhan wilayah Kepulauan Natuna.

“Karena itu saya mohon kepada Bapak Menteri agar melanjutkan terus program perluasan sinyal ini. Kedepan saya minta kepada Bupati Natuna agar menyiapkan terus segala izin-izin yang dibutuhkan untuk pembangunan BTS ini,” pinta Gubernur Ansar.

Advertisement

Selanjutnya Gubernur Ansar sangat mengapresiasi gerak cepat Menkominfo yang langsung meninjau langsung pelaksanaan pembangunannya BTS usai dirinya bertemu dengan Menkominfo beberapa waktu lalu.

“Saya mewakili masyarakat Kepri terkhususnya masyarakat Natuna mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Kominfo atas program yang sangat memberdayakan masyarakat ini,” ucapnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan jika kedatangannya ke Kepulauan Riau ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah memastikan masyarakat di daerah 3T memiliki akses sinyal yang bagus.

 

“Kita tidak bisa pungkiri apabila sinyal merupakan kebutuhan utama kita. Dalam urusan pemerintahan jaringan sinyal adalah yang krusial. Saat ini di masa pandemi pun anak-anak kita sangat butuh sinyal yang bagus untuk sekolah online. Inilah komitmen kami dalam membangun Indonesia di bidang IPTEK,” kata Johnny.

Advertisement

Tujuan keduanya adalah mengkaji pembangunan Indonesian Gubernur Cloud atau Pusat Data Pemerintahan di Batam. Proyek ini adalah untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.

“Dengan adanya Satu Data Indonesia ini kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia akan lebih mudah karena sudah memiliki data yang pasti dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.

 

Ground breaking BTS ini merupakan program Universal Service Obligation (USO) yang digagas BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan guna menyatukan nusantara dalam hal ketersediaan sinyal di wilayah 3T. Pembangunan BTS ini dilaksanakan oleh Konsorsium yang terdiri dari perusahaan Fiberhome, Telkom infra, dan MTD. Program pembangunan BTS ini akan dibangun sebanyak 17 BTS untuk 17 desa di Natuna.

Turut hadir dalam acara ground breaking ini adalah Direktur Utama BAKTI Anang Latief, Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj. Dewi Kumalasari, dan sejumlah kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Advertisement

rn(rls/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...