Nasional
Iwan Sumule: Katanya Solusi Buat Pengangguran, Tahunya untuk TKA China
Kabarpolitik.com, JAKARTA– Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule kembali memberikan kritikan atas lahirnya Undang-undang Cipta Kerja.
Iwan menyebutkan selama periode kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah ada setidaknya empat UU yang banyak diprotes publik.
“Beberapa produk hukum rezim @jokowi yang buat rakyat marah: 1. UU KPK 2019 2. UU Corona 2020 3. UU Minerba 2020 4. UU Omnibus Law 2020 5. Dll.,” Tulisnya di akun Twitternya.
Ketua Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan LSM DPP Partai Gerindra itu mengungkapkan UU Cipta Kerja yang baru disahkan lebih pro kepada tenaga kerja asing (TKA).
“Khusus UU Omnibus Law, katanya solusi buat pengangguran. Tahunya lapangan pekerjaan untuk TKA China. Terlalu ngibulnya. Iya gak sih?” ungkapnya.
Iwan juga menyindir tudingan pemerintah soal demo UU Cipta Kerja yang katanya ditunggangi. Menurutnya, tak mungkin ada oknum yang bisa membiayai jutaan massa yang secera serentak turun ke jalan menolak UU Ciptaker.
“Mungkin hanya Aktivis ProDEM yang setiap aksi makan dan minum enak. Kenapa adik-adik mahasiswa yang dituding dan difitnah. Terlaluu.,” sebutnya.
“ProDEM minta Menko Airlangga segera mencabut segala tudingan dan fitnah kepada adik-adik mahasiswa. Dan jangan lupa juga meminta maaf.” Pungkasnya. (msn/fajar)
rn(Fajar)rn
Menhan Hadiri Taklimat Presiden kepada 800 Perwira Tinggi TNI-Polri di Istana Kepresidenan
Siti Mukaromah Soroti Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana dalam Kepariwisataan
Lalu Hadrian Irfani: RUU Sisdiknas Harus Wujudkan Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru
Perkuat Ekosistem Digital, Syamsu Rizal: RUU KKS Perlu Atur Kurikulum Siber dan Masa Transisi
Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator
Kerahkan 34 Jaksa Hadapi Sidang Eks Jampidsus Febrie, Abdullah: Kejagung Harus Profesional dan Transparan
Terima Asosiasi Pendeta Indonesia, Wapres Gibran Dorong Penguatan Persatuan di Tengah Keberagaman
Habib Syarief Muhammad Desak Penyelenggara Satu Data Indonesia Bebas Praktik Jual-Beli Data
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Siti Mukaromah Soroti Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana dalam Kepariwisataan
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Siti Mukaromah menyoroti kesiapsiagaan bencana dalam aspek kepariwisataan sangat penting. Menurutnya pihak pengelola...
Perkuat Ekosistem Digital, Syamsu Rizal: RUU KKS Perlu Atur Kurikulum Siber dan Masa Transisi
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai industri digital saat ini tidak hanya membutuhkan peningkatan kesadaran, tetapi juga perubahan...
Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator
Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan perlindungan hukum bagi kurator dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Perlindungan tersebut dinilai...
Cucun Ahmad Syamsurijal: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah
Pimpinan DPR RI menegaskan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan tidak secara khusus mengatur hubungan kemitraan antara pengemudi ojek...
DPR RI Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan
DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat...
Baleg DPR RI Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta setelah DPR menerima Surat...
Muhammad Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya peran diplomasi parlemen untuk menyuarakan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat...
Muhammad Khozin: Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan inventarisasi dan pemetaan...
Desy Ratnasari: Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional
Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menilai konektivitas penerbangan internasional perlu diperluas agar akses ke berbagai daerah di Indonesia...
Anisah Syakur: Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan
Anggota BKSAP DPR RI Anisah Syakur mendorong penguatan kolaborasi antara BKSAP DPR RI dan perguruan tinggi agar diplomasi parlemen tidak...