Jokowi: Pandemi Momentum Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di ASEAN

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 yang tengah melanda saat ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di ASEAN.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pidato kunci pada pertemuan ASEAN Business and Investment Summit (ABIS), Senin (25/10/2021), secara virtual.

“Dalam menghadapi pandemi sekarang ini, kita tidak hanya ingin pulih kembali, tetapi kita ingin mencuri kesempatan dalam pandemi untuk melakukan reformasi struktural, untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN,” ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden mengungkapkan, berbagai upaya yang dilakukan dalam menangani pandemi, tidak menyurutkan langkah Indonesia untuk melakukan reformasi struktural.

“Indonesia menerbitkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan lapangan kerja. Undang-undang Perpajakan juga direvisi dengan tujuan yang sama,” ungkapnya.

Presiden menambahkan, Indonesia juga ingin terus melanjutkan reformasi struktural ini untuk merespons catatan-catatan kelemahan kelembagaan dan cara kerja ketika diuji oleh pandemi COVID-19.

“Ujian berat berupa pandemi justru kami manfaatkan untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Saya berharap juga demikian halnya untuk Asia Tenggara. Sebagai kesatuan masyarakat ekonomi, ASEAN merupakan kawasan yang harus mengambil pelajaran dari krisis dan melakukan perbaikan diri secara fundamental di tingkat kawasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa setelah 20 bulan menghadapi kesulitan besar pandemi saat ini mulai terlihat harapan baru. Dalam seminggu terakhir, kasus COVID-19 di kawasan ASEAN turun 14 persen, jauh lebih baik dibanding rata-rata dunia yang turun satu persen.

“Situasi ini dipastikan akan meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal ASEAN untuk beraktivitas kembali dan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Tetapi, tetap menjaga kewaspadaan mengingat adanya peningkatan kasus di beberapa negara,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa kesamaan visi, semangat berkolaborasi, dan kebersamaan langkah, merupakan kunci utama kebangkitan ekonomi ASEAN. Terkait upaya tersebut, Presiden menekankan tiga hal.

Pertama, penanganan kesehatan tetap harus jadi prioritas utama.

“Agenda jangka pendek untuk mempercepat dan memeratakan vaksinasi di semua negara di kawasan harus kita lakukan bersama. Target vaksinasi penduduk ASEAN sebanyak 70 persen harus segera dicapai secepatnya. Pemerintah dan pelaku bisnis di kawasan harus bersinergi untuk melakukan aksi bersama,” ujar Presiden.

Sedangkan untuk jangka menengah, imbuh Kepala Negara, ASEAN perlu membangun protokol krisis kesehatan agar kawasan ASEAN lebih tahan menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Kedua, Presiden menekankan bahwa pemulihan ekonomi ASEAN harus dipercepat dengan melakukan reaktivasi perjalanan yang aman, termasuk pariwisata yang aman.

Menurut catatan Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UN-WTO, tingkat pembatasan di Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia, yaitu mencapai 82 persen. Dengan situasi COVID-19 yang semakin terkendali, Presiden menilai pembatasan tersebut bisa dikurangi dan mobilitas bisa dilonggarkan tetapi harus menjamin aman dari risiko pandemi.

“ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework yang digagas Indonesia setahun yang lalu, perlu segera diimplementasikan. Pengakuan sertifikat vaksin di kawasan, termasuk interoperabilitas sistem vaksin harus segera dilakukan. Pengaturan travel bagi masyarakat yang telah divaksinasi dan sehat, negatif COVID, harus dibuat Vaccinated Travel Lane di kawasan,” kata Presiden.

Jika semua negara ASEAN segera memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan aman, Presiden meyakini roda ekonomi bisa kembali bergerak. Indonesia sendiri, juga telah membuka secara bertahap Bali untuk safe tourism dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Indonesia membuka Bali setelah tingkat vaksinasi Bali secara penuh telah mencapai 84,8 persen. Indonesia akan membuka secara bertahap wilayah yang lain, yang tingkat vaksinasi penuhnya melebihi 70 persen,” ujarnya.

Ketiga, Presiden menekankan bahwa adaptasi kegiatan ekonomi kawasan menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara. Teknologi digital dinilainya menjadi solusi yang paling efektif dalam menyiasati keterbatasan pergerakan dan tatap muka dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

“Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar. Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai USD100 miliar di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia, papar Presiden, juga telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital Tahun 2021-2024 sebagai panduan strategis perjalanan transformasi digital Indonesia.

“Indonesia mendukung ASEAN menjadi sebuah digitally connected community. Nilai ekonomi digital Indonesia juga sangat menjanjikan. Diperkirakan mencapai USD124 miliar pada tahun 2025, setara dengan 40 persen total nilai ekonomi digital Asia Tenggara,” paparnya.

Presiden menambahkan, saat ini Indonesia memiliki satu decacorn dan enam unicorn, serta start-up sebanyak 2.229 atau kelima terbesar di dunia. Indonesia pun membuka peluang investasi sebesar-besarnya di sektor ekonomi digital.

“Ekonomi kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan, menjadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama,” pungkas Presiden RI.

ABIS merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh ASEAN-Business Advisory Council (ABAC). Acara ini menjadi forum dialog utama antara dunia usaha di ASEAN dengan para pemimpin negara/pemerintah Negara Anggota ASEAN serta negara-negara lainnya isu-isu terkait kerja sama ekonomi, investasi dan integrasi ekonomi. 

(detak)