Kampung Tangguh untuk Menekan Angka Covid-19

Salah satu upaya Pemprov Kepri untuk menekan angka penyebaran Covid-19 adalah dengan pembentukan “Kampung Tangguh”. Pembentukan “kampung tangguh” ini seusai arahan Mendagri yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat Desa dan Kelurahan.

“Berkat dukungan Polisi dan TNI kita masing-masing daerah sudah membuat kampung tangguh, jadi di desa-desa dan kecamatan berjalan pengawasannya. Sehingga dalam penemuan kasus baru bisa kita tracing,” ucap Sekretaris Daerah H. T.S. Arif Fadillah saat rapat video conference dengan Satgas Covid-19 Nasional di Ruang Rapat Utama lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Ahad (18/4).

Meskipun Provinsi Kepri tidak termasuk dalam prioritas daerah PPKM Mikro, namun inisiatif Provinsi Kepri untuk membuat kampung tangguh mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Provinsi Kepri dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dalam rapat virtual itu juga dibahas tentang pencegahan imported cases Covid-19 dari luar negeri. Mengingat letak Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan negara luar maka Kepri dijadikan pintu masuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk kembali ke Indonesia. Saat ini Kepri memiliki dua pintu masuk PMI yaitu Batam dan Tanjungpinang.

Dalam pemaparannya, Sekda Arif menyebutkan jika dari Januari sampai dengan April 2021 saja sudah masuk 11,642 orang PMI dari Malaysia dan Singapura. Dari 11,642 orang itu tercatat ada 158 orang yang positif Covid-19 usai dites PCR oleh KKP Tanjungpinang dan Batam.

“Pertambahan angka positif Covid yang dibawa oleh pekerja migran itu pula yang turut mempengaruhi perubahan zonasi di Tanjungpinang dan Batam menjadi warna oranye. Karena jumlah mereka yang cukup banyak masuk ke daerah kita,” jelasnya.

Sekda Arif mengaku bingung dengan pertambahan angka positif yang dibawa oleh PMI. Mengingat ketika mereka dites swab di Malaysia semuanya menunjukkan hasil negatif tetapi begitu dites di Indonesia hasil tesnya menjadi positif.

Arif Fadillah menambahkan pula bahwa menjelang datangnya Idul Fitri nanti Provinsi Kepri akan kedatangan kembali kiriman 5,003 orang PMI dari luar negeri. Hal ini akan menjadi masalah karena pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei, Pemerintah Pusat akan membatasi semua moda transportasi tanah air guna mencegah masyarakat pulang ke kampung halaman.

“Kedatangan PMI di bulan ini ke Kepri menjadi perhatian khusus kami. Bagaimana kami mengirim mereka ke daerah asal mereka kalau nanti transportasi dihentikan. Kalaupun kami mengirimkan mereka dengan kapal perang dari TNI apakah daerah asal mereka mau menerima mereka?” tanyanya.

Karena itu dirinya mewakili Provinsi Kepri mohon agar diberikan solusi dari pemerintah pusat terkait penanganan PMI. Salah satu opsi yang ditawarkan Pemprov Kepri adalah membuka jalur masuk alternatif lain guna memecah penumpukan PMI misalnya di pelabuhan Dumai di Riau ataupun pelabuhan Tanjung Balai Asahan di Sumatera Utara.

Menanggapi permasalahan yang dialami Pemprov Kepri, Ketua Satgas Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mendapatkan solusi terbaik kedatangan PMI dari luar negeri ini.

Turut hadir dalam rapat virtual tersebut Dr. Tjetjep Yudiana Wakil Ketua Harian Satgas Covid-19 Kepri, M. Bisri Kepala Dinas Kesehatan, Sardison Kepala Dinas PMD dan Dukcapil, dan Teddy Mar Kepala Satpol PP.

rn(rls/kp)