Nasional
Kasus Positif Covid-19 Semakin Parah di Kementerian, Kemenkes Tertinggi
Kabarpolitik.com — Kasus penularan Covid-19 telah merambah tingkat eksekutif. Total sudah ada 27 kantor kementerian di DKI Jakarta yang menjadi lokasi penyebaran Covid-19. Pasien yang tertular pun mencapai 629 orang.
Berdasarkan data dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id per 7 September 2020, kasus konfirmasi positif Covid-19 di kantor Kementerian terlihat sudah cukup parah. Kasus tertinggi terjadi di Kementerian Kesehatan RI sebanyak 139 kasus.
Pada posisi kedua disusul oleh Kementerian Perhubungan dengan jumlah kasus 90 orang. Adapun kasus paling sedikit terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat, Kemenkop KUMKM, dan Kemenristek BRIN dengan masing-masing kasus sebanyak 1 orang.
Berikut data rinci kasus Covid-19 di kantor Kementerian di Jakarta:
- Badan Litbang Kemenkes RI 49 kasus positif.
- Dirjen Imigrasi 21 kasus positif.
- Kantor Pajak Pratama Jakarta 15 kasus positif.
- Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat 1 kasus positif.
- Kemendagri RI 16 kasus positif.
- Kemendikbud RI 25 kasus positif.
- Kemenko PMK 12 kasus positif.
- Kemenkop KUKM 1 kasus positif.
- Kemenkumham RI 35 kasus positif.
- Kemenlu RI 7 kasus positif.
- Kemenpan RB 6 kasus posotif.
- Kemenpora RI 28 kasus positif.
- Kemenristekbrin 1 kasus positif.
- Kementerian Agama 3 kasus positif.
- Kementerian Bappenas RI 10 kasus positif.
- Kementerian ESDM RI 14 kasus positif.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 6 kasus positif.
- Kementerian Kesehatan RI 139 kasus positif.
- Kementerian Keuangan RI 42 kasus positif.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 kasus positif.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 33 kasus positif.
- Kementerian Perdagangan 5 kasus positif.
- Kementerian Perhubungan RI 90 kasus positif.
- Kementerian Pertahanan RI 33 kasus positif.
- Kementerian pertanian RI 18 kasus positif.
- Kementerian PPAPP 14 kasus positif.
- Kementerian UMKM 2 kasus positif. (JPC)
rn(Fajar)rn
Disaksikan Presiden, Menhan Hadiri Penyerahan Rp13,2 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan Kepada Negara
Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga
Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir
Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan
Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...
CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...
Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...
Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...
Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...
Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan
Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk...
Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal...
BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI...
Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR RI
Delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana untuk ditetapkan...
Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, Amin Ak: APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat...