Connect with us

Hukum

Kasus Skandal Jiwasraya Mulai Menyeret Mantan Bos BEI

Published

on

Kabarpolitik.com.COM – Kasus skandal korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya sudah mulai menyeret mantan petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial EF.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakan, keterlibatan FE karena diduga telah melobi sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meloloskan transaksi reksa dana bermasalah yang dilakukan Jiwasraya di 13 perusahaan manajer investasi.

“EF merupakan rekanan afiliasi terdakwa Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirto. Pada 2016, EF melobi Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2 A OJK, Fakhri Hilmi (FH) agar tak memberikan sanksi dan menghentikan transaksi saham reksa dana senilai Rp12.51 triliun dari Jiwasraya ke dalam 13 perusahaan manajer investasi,” jelas Hari kepada wartawan, Sabtu (27/6/2020).

Hari juga menjelaskan bahwa Fakhri Hilimi bersama 13 perusahaan manajer investasi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejakgung. Fakhri mengetahui ada penyimpangan transaksi saham dan reksa dana milik Heru Hidayat.

Salah satunya, saham IIKP (Inti Agri Resources Tbk) yang merupakan anak perusahaan PT Trada Alam Mineral (TRAM) milik Heru Hidayat.

Advertisement

“Penyimpangan itu, dilaporkan oleh Dewan Pengawas Direktorat Transaksi Efek (DPTE) dan Direktorat Pengelola Investasi (DPIV) di OJK,” jelasnya.

Laporan tersebut menyatakan adanya kenaikan tak wajar nilai saham IIKP. Bahkan dikatakan, berpotensi melanggar Undang-undang Pasar Modal (UUPM) 1995.

Kenaikan saham yang tak wajar milik grup Heru Hidayat tersebut, dimaksudkan untuk menjadi portofolio 13 perusahaan manajer investasi yang penyertaan modalnya berasal dari pengalihan dana nasabah Jiwasraya.

Namun berdasarkan laporan DPTE dan DPIV tersebut, Fakhi Hilmi tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksa dana dimaksud.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Dirpidsus Kejakgung Febrie Adriansyah menerangkan, inisial EF mengacu pada seorang bernama Erry Firmansyah.

Advertisement

Kata Febrie, EF pernah menjabat sebagai Direktur Utama di BEI periode 2002-2009.

“EF dalam melakukan lobi ke OJK, bukan dalam kapasitasnya sebagai petinggi dari bursa efek, melainkan sebagai pihak yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan milik Heru Hidayat,” ungkap Febrie.

Meskipun, Febrie belum mau berspekulasi dengan potensi penetapan tersangka atas dugaan keterlibatan EF dalam skandal keuangan Jiwasraya, yang merugikan negara total Rp16.81 triliun itu. [rif]

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...