Connect with us

Hukum

Kemeriahan Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia di CFD Jakarta

Published

on

Jakarta – Divisi Humas Polri menggelar sosialisasi hak untuk tahu di tengah kegiatan car free day (CFD) di Jalan Thamrin, Jakarta, Minggu (29/9/2024). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari hak untuk tahu sedunia 2024.

Belasan personel Humas Polri itu nampak kompak mengenakan kaos putih bertulisan ‘hak untuk tahu’. Mereka menyebar di beberapa titik untuk membagikan brosur dan buku saku ke warga.

Kabag Yaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Komang Suartana, mengatakan bahwa bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh, mencari, hingga menyimpan sebuah informasi. Sehingga, sebagai badan hukum publik, Polri akan melayani masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi ke Polri.

“Kehadiran kami disini sebagai upaya sosialisasi ke masyarakat, bahwa Polri sebagai badan hukum publik turut menjalankan amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Kombes Komang di lokasi, Minggu.

Advertisement

Kombes Komang menuturkan, sejauh ini Polri telah membuka kesempatan ke masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri dengan beberapa platformnya.

Beberapa platform itu, lanjut Kombes Komang, diantaranya adalah permohonan informasi secara daring dan luring. Selain itu ada platform digital Polri seperti SPIT-Mediahub, Polri TV, dan Tribratanews.

Selain itu, Polri juga telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang tata cara pelayanan informasi publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Polri akan menyediakan informasi publik secara cepat, mudah, dan berbiaya ringan, dan tentu berdasarkan koridor Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 tahun 2008),” terangnya.

Dikatakan Kombes Komang, segala upaya Polri dalam menjunjung keterbukaan informasi adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas Polri sebagai badan hukum publik. Hal ini guna menunjang program Polri Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Advertisement

“Hal ini juga sebagai implementasi program kehumasan, yakni pemantapan komunikasi publik dan pemantapan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

MG 9570 scaled

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...