Connect with us

Jabodetabek

Kerap Jalin Kerja Sama Antardaerah, Gubernur Anies Sebut Usaha Balas Budi ke Petani

Published

on

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya kembali melakukan kerja sama antardaerah. Kali ini kerja sama dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kerja sama sistem resi gudang. Sistem resi gudang tersebut bisa menyimpan rata- rata 600 dengan target tahun 2021 sebanyak 1.000 ton.

” Jakarta memiliki ketergantungan yang amat tinggi kepada produk pertanian dari luar,”

Sebelumnya Food Station juga menjalin kerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Makmur Cilacap terkait contract farming. Kolaborasi ini dinisiasi pada tahun 2018 dengan areal sawah seluas 250 hektar; pada tahun 2019 bertambah seluas 500 hektar; tahun 2020 seluas 850 hektar; dan target kerja sama pda tahun 2021 seluas 1.000 hektar dengan rata-rata produktivitas 5,7 ton/hektar dan memberikan potensi hasil 5.700 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau 2.964 ton beras dengan Varietas Ciherang, Metik Wangi dan Muncul.

Terkait kerja sama di bidang pemenuhan pangan antar daerah ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya bahwa berbagai kerja sama yang dikerjakan sejak tahun 2018 ini merupakan kerja sama yang berkeadilan baik bagi Pemprov DKI Jakarta maupun petani-petani di daerah.

Advertisement

“Saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang baik ini, yang menjadi tujuan kita dari kerja sama ini adalah satu, pemenuhan kebutuhan pangan di Jakarta terpenuhi dengan baik, kedua, para petani memiliki sistem kerja yang memungkinkan mereka meningkat kesejahteraannya, sehingga petani kita tidak terus menjadi yang paling akhir menikmati nilai tambah dari kegiatan produksi beras,” jelas Gubernur Anies usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemkab Ngawi, di Desa Geneng, Kecamatan Geneng Kab Ngawi, Jawa Timur, seperti dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Minggu (25/4).

Lebih lanjut, Gubernur Anies juga menyatakan bahwa kerja sama antardaerah khususnya dengan para petani di daerah merupakan usaha warga Jakarta melalui Pemprov DKI membalas budi kepada para petani. Sebab selama ini warga Jakarta memang memiliki ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.

“Kerja sama ini adalah bagian dari usaha Jakarta untuk membalas budi para petani yang telah menyediakan pangan bagi kebutuhan masyarakat di perkotaan. Jakarta memiliki ketergantungan yang amat tinggi kepada produk pertanian dari luar Jakarta dan tidak ingin hanya menerima berasnya dengan kualitas baik, tetapi tak memikirkan kesejahteraan petaninya,” papar Gubernur Anies.

“Dengan sistem-sistem yang diadopsi Food Station seperti contract farming dan resi gudang ini, merupakan usaha untuk memastikan bahwa petani bisa mendapatkan manfaat yang makin baik dan besar, sehingga lebih sejahtera. Ini bentuk kita ucapkan terima kasih, balas budi kepada para petani yang sudah menyiapkan pangan bagi kami yang tinggal di perkotaan,” tandasnya.

(bj/kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik2 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik2 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...