Connect with us

News

Komisi IX Soroti Kebijakan Test PCR Petugas di Bandara Soetta

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati menyoroti beberapa hal mengenai kebijakan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di antaranya adalah mengenai tes PCR dan penggunaan APD untuk pegawai di bandara.

Pihaknya mendapati informasi test PCR untuk para petugas bandara dilaksanakan satu bulan sekali.

“Kami mengimbau (otoritas terkait) lebih sering lagi (melakukan PCR) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Yang kedua, kami juga menginginkan tugas yang berhubungan dengan penumpang itu memakai APD. Walupun memang bukan APD yang tertutup sekali seperti nakes, tetapi memakai pelindung diri,” kata Nurhayati dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (24/9/2021).

Politisi PPP itu juga menemukan adanya kendala dalam validasi dokumen bagi pelaku perjalanan internasional.

Menurutnya, terlalu banyak pos-pos validasi yang melelahkan bagi pelaku perjalanan internasional yang sudah bepergian selama belasan jam.

Advertisement

Ia berharap agar ada sistem yang bisa mengintegrasikan secara sederhana, namun tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah juga mengatakan hal yang senada.

Politisi PKB tersebut sepakat bahwa proses yang harus ditempuh oleh pelaku perjalanan Internasional dinilai melelahkan karena harus menempuh waktu yang cukup lama dan harus menghadapi proses validasi yang cukup panjang. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadi penyebaran Covid-19.

“Saya setuju dengan teman-teman bahwa prosesnya terlalu panjang, orang dari perjalanan jauh misalnya jalan 7-8 jam di pesawat, ada yang 12 jam. Begitu mendarat pasti lelah, jetlag, belum lagi menghadapi proses yang sangat panjang, belum lagi itu di waktu yang tidak pas. Kalau dari tim penanganan Covid-19 yang di bandara ini tidak ada mekanisme yang sederhana, justru di situ pada saat orang lelah, imunitas turun menjadi (potensi) tempat terinfeksinya (Covid-19). Saya sepakat bahwa harus cepat iya, tapi tidak harus ribet, mungkin ini bisa lebih disederhanakan,” saran Nur Nadlifah.

(detak)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...