Connect with us

News

Komisi VI Minta Insiden Kebakaran Kilang Balongan Tidak Terulang

Published

on

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta agar insiden kebakaran tangki Pertamina RU VI Balongan tidak terulang kembali untuk yang kesekian kalinya.

Pasalnya, menurut rilis data Ombudsman RI, kebakaran di Kilang Balongan ini bukan baru sekali terjadi, namun sudah tiga kali. Pertama, kebakaran terjadi pada Oktober 2007, lalu pada 4 Januari 2019, dan terakhir yang paling dahsyat yakni pada 29 Maret lalu.

“Hari ini Komisi VI DPR melakukan fungsi pengawasan, melihat secara dekat kronologis insiden kebakaran tersebut. Dan kami juga telah menginvestigasi sebagai bukti pengawasan kami di DPR apa penyebab sesungguhnya, bagaimana dampak yang ditimbulkan serta bagaimana penanganannya setelah kejadian insiden kebakaran tersebut,” ujar Demer, sapaan akrabnya, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mengunjungi Pertamina RU VI Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan masyarakat yang menjadi korban dari dampak kebakaran tersebut ditangani dengan baik.

Baik itu kerugian materil maupun secara psikis atau mental, dan Pertamina ke depan juga harus memikirkan keamanan yang lebih safety di daerah sekitar usaha Pertamina tersebut.

Advertisement

“Kami sudah mendapatkan penjelasan yang cukup komprehensif dari Pertamina, dan para Anggota DPR juga telah memberikan banyak masukan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menghadapi kejadian tersebut. Secara keseluruhan, kami melihat penanggulangan Pertamina atas insiden tersebut sudah cukup bagus. Walaupun masih ada sedikit keterlambatan pada saat insiden itu berlangsung, seperti mobil pemadam yang didatangkan cukup jauh dari lokasi kejadian. Kesiapan-kesiapan detail seperti itulah yang harusnya menjadi pembelajaran untuk pertamina ke depan,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut dan mitigasi ke depan pasca-kebakaran kilang minyak tersebut.

Saat ini tengah dilaksanakan penyempurnaan APR serta implementasi beyond standard, yang ditargetkan pada tahun 2022 seluruhnya dapat terselesaikan.

“Kemudian, kami juga telah berupaya agar pengalihan jalan untuk masyarakat umum yang berada persis di depan kilang. Pada 26 April 2021, Pertamina sudah mengajukan usulan pengalihan jalan kepada Ditjen Perhubungan dan sudah ada tindak lanjut dari usulan tersebut, saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Pemkab dan Dinas Perhubungan Indramayu,” terang Djoko.

Terakhir, Pertamina juga tengah membangun buffer zone (area penyangga) yang dibangun dengan jarak aman dari pemukiman warga.

Advertisement

“Untuk rencana ini, sedang kami koordinasikan dengan Pemprov Jabar dan dilanjutkan dengan sosialisasi serta penunjukan KJPP,” imbuhnya. 

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...