KontraS Minta Panglima TNI Evaluasi Pengawasan Internal

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal di tubuh TNI.Sebab, sejak Oktober 2019-September 2020, KontraS menemukan 76 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan ataupun melibatkan anggota TNI.

“Angka ini tersebar pada 19 Provinsi dan mengalami peningkatan dari jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM tahun 2018-2019 yang berjumlah 58 peristiwa,” kata Staf Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Danu Pratama Aulia dalam keterangannya, Senin (5/10).

Danu menuturkan, aktor kekerasan paling dominan dalam tubuh TNI diantaranya TNI AD (64 peristiwa) disusul TNI AL (11 peristiwa) dan TNI AU (1 peristiwa). Menurutnya, 12 peristiwa di antaranya terjadi di Papua dan Papua Barat yang menimbulkan 33 orang tewas dan 24 orang luka-luka.

“Perlu diingat bahwa data kekerasan di Papua dalam laporan ini harus dianggap sebagai fenomena gunung es menimbang akses informasi yang minim seputar isu Papua serta narasi terkait beberapa kasus yang didominasi oleh narasi negara,” sesal Danu.

Berdasarkan catatan KontraS, lanjut Danu, militerisme di Papua dinilai tidak efektif dan terus-menerus memakan korban. Menurutnya hanya akan memperpanjang catatan kekerasan di Papua.

Danu menyebut, akibatnya 100 orang korban luka-luka, 43 orang tewas, 4 orang ditangkap dan 8 lainnya tidak ada bekas fisik, misalnya diintimidasi. Danu berujar, hal ini menunjukkan adanya kuasa yang sangat besar yang dimiliki oleh TNI, sehingga anggotanya tidak hanya bisa berlaku arogan kepada warga sipil, namun juga anggota kepolisian.rn(Fajar)rn