Mahfud MD: Kalau Tidak Menaati Ya Ditangkap

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pemerintah sudah menemukan formula khusus agar protokol kesehatan dijalankan. Tak terkecuali dalam Pilkada serentak yang tak mungkin waktunya bergeser dari yang telah ditetapkan yakni 2 Desember mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan aparat kepolisian akan menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tegas. ”Sudah ada formulasinya, dan tidak perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Tetapi menggunakan KUHP,” kata Mahfud, Minggu (13/9).

Aparat kepolisian, sambung dia, diberi tugas untuk menertibkan. ”Kalau tidak mentaati ya ditangkap. Penindakan yang melanggar protokol kesehatan bukan karena tidak memakai masker, melainkan melawan petugas ketika disuruh menggunakan masker. Nah, kita lebih baik mencari dengan cara-cara itu,” imbuh Mahfud.

Dalam UU Kesehatan, kata Mahfud, juga mengatur bahwa bila membahayakan orang lain karena bencana ini akan ada hukumannya. ”Nah, ini yang akan mulai dilakukan. Saya sudah mulai komunikasi agar diberikan shock therapy (yang melanggar). Tangkap orang kalau macam-macam. Tapi tentu pemerintah akan menyediakan masker bagi masyarakat,” jelas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan bahwa pemerintah sengaja tidak mengeluarkan perppu dalam menegakkan protokol kesehatan mengingat penerbitan perppu membutuhkan waktu relatif lama. ”Terlebih, bila anggota DPR tidak satu pandangan dengan pemerintah,” ujarnya.

Disinggung soal kesediaan Mahkamah Agung (MA) untuk memproses kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan waktu yang lebih cepat, sehingga tidak molor dari jadwal. Mahfud mengatakan pengadilan bisa dilakukan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.rn(Fajar)rn