Connect with us

Nasional

Mahfud MD Ungkap Penyebab Korupsi Tumbuh Subur di Era SBY dan Soeharto

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto terkait Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Mahfud, bukan hanya SBY yang membentuk Tim Pemberantasan Mafia Hukum, Presiden Soeharto juga membentuk Tim Sapu Jagat untuk memberantas korupsi. Namun korupsi dan mafia hukum tetap tumbuh subur.

“Tahu lah. Tapi bukan hanya SBY yang membentuk Tim Pemberantasan Mafia Hukum, Pak Harto juga membuat Tim Sapu Jagat yang melegenda. Tapi tetap saja korupsi dan mafia hukum subur,” kata Mahfud melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (19/9).

“Mengapa? Karena semua pejabat dan institusi kewenangannya dibatasi oleh UU. Dan itu yang dimain-mainkan,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, tidak ada yang sulit bagi seorang presiden untuk menginstruksikan Polri dan Kejaksaan Agung untuk menciptakan penegakan hukum yang baik.

Advertisement

Menurut Satyo, Presiden RI merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi. Bahkan, banyak UU yang memberikan kewenangan presiden hingga sesuatu yang bersifat genting dengan menerbitkan Perppu.

“Kewenangan pengampunan hukum sesuai UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1 dan 2, dengan kekuasaannya presiden dalam hal penegakan hukum yang berada di wilayah kekuasaan eksekutif. Artinya kepolisian dan kejaksaan, presiden bisa melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujar Satyo Purwanto, Jumat (18/9).rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik9 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik9 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik9 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik9 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik9 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Politik9 jam ago

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan

Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk...

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Politik9 jam ago

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal...

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Politik9 jam ago

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI...

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR
Politik9 jam ago

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR RI

Delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana untuk ditetapkan...

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Politik9 jam ago

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, Amin Ak: APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat...