Connect with us

Nasional

Menhan Prabowo Subianto dan Menhan UEA Tandatangani Protokol Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia-UEA

Published

on

Menhan Prabowo dan Menhan UEA Tandatangani Protokol Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia-UEA

Abu Dhabi – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) H.E. Mohammed Ahmed Al Bowardi menandatangani protokol kerja sama pengembangan industri pertahanan antara Indonesia dan UEA pada Kamis (30/6) di Kementerian Pertahanan UEA.rn 


“Kerja sama di bidang pertahanan, khususnya industri pertahanan sangat penting bagi kedua negara, terutama untuk pengembangan industri pertahanan di masa depan,” ujar Menhan Prabowo.

Protokol kerja sama pengembangan industri pertahanan ini bertujuan untuk menyediakan jalan ke depan untuk memajukan dan mengembangkan kerja sama bilateral di bidang industri pertahanan antara kedua belah pihak, serta perencanaan dan pengembangan kemampuan industri yang saling menguntungkan.

Dalam protokol tersebut terdapat beberapa cakupan di antaranya adalah merumuskan strategi untuk meningkatkan keselarasan perencanaan strategis industri pertahanan kedua negara dan merumuskan kebijakan untuk memungkinkan penelitian dan pengembangan bersama, produksi bersama, pemasaran internasional, program offset nasional, izin teknologi, penyediaan bakat internasional, dan investasi SDM.

Kedua menhan dalam kesempatan tersebut juga menyaksikan penandatanganan kerja sama antara BUMN industri pertahanan Indonesia, yaitu antara PT PAL dengan pemerintah UEA, dan PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad dengan swasta UEA.

Sebelumnya, Indonesia dan UEA telah menjalin kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2020 di Abu Dhabi.

Advertisement

Kesepakatan tersebut meliputi saling kunjung antar pejabat Angkatan Bersenjata di berbagai tingkatan, pertukaran informasi, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, peningkatan kapasitas, pengembangan SDM, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Sebagai implementasi kesepakatan tersebut, telah diselenggarakan pertemuan Joint Defense Cooperation Plan (JDCP) pada Desember 2021, sebagai langkah awal pembahasan potensi kerja sama pertahanan antara Indonesia dan UEA. (red/kp)

Sumber Foto : Dok. KBRI di Uni Emirat Arab

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...