Pemerintah Minta Semua Pihak Dukung Pelaksanaan PTM Terbatas

JAKARTA – Pemerintah meminta semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang kian penting dan mendesak untuk menghindarkan generasi muda Indonesia dari learning loss atau penurunan capaian pembelajaran.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, PTM terbatas merupakan upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari risiko dampak negatif Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan.

Jika tak segera menerapkan PTM terbatas, generasi ini dikhawatirkan akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan ke depannya.

"Percepatan penuntasan vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bisa menjadi dorongan untuk mengembalikan anak ke sekolah secara terbatas," kata Menkominfo Johnny, Sabtu (18/9/2021).

Menurutnya, PJJ yang berkepanjangan bisa berdampak besar dan permanen terhadap para pelajar di Indonesia.

Adapun, sejumlah dampak yang sangat diantisipasi, di antaranya putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak.

"Pandemi COVID-19 telah menyebabkan learning loss yang sangat signifikan. Jika dibiarkan secara jangka panjang, semua ini bisa menjadi risiko yang lebih besar dibandingkan risiko kesehatan," ujar Menkominfo.

Johnny menambahkan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh INOVASI dan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kemendikbud Ristek, pendidikan di Indonesia sudah kehilangan 5-6 bulan pembelajaran per tahun.

Riset Bank Dunia juga menyatakan, dalam kurun waktu 0,8 sampai dengan 1,3 tahun, compounded learning loss dengan kesenjangan antara siswa kaya dengan siswa miskin meningkat 10 sebesar persen.

Riset yang sama juga menyatakan bahwa tingkat putus sekolah di Indonesia meningkat sebesar 1,12 persen, di mana angka tersebut 10 kali lipat dari Angka Putus SD Tahun 2019. Bank Dunia memperkirakan, saat ini di Indonesia ada 118.000 anak usia SD yang tidak bersekolah.

"Angka tersebut lima kali lipat lebih banyak daripada jumlah Anak Putus SD Tahun 2019," kata Menkominfo Johnny.

(detak)