Connect with us

News

Penentuan Waktu Penyelenggaran Pemilu 2024 Belum Final Diputuskan

Published

on

JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI Achmad Baidowi menegaskan penentuan waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 belum final diputuskan.

Sejauh ini, Awiek, sapaan akrab Baidowi menjelaskan, masih ada persilangan pendapat, khususnya antara usulan dari pemerintah pusat yang menginginkan pelaksanaannya di Mei 2024 dan usulan dari KPU yang menginginkan di Februari 2024.

“Ya kami (PPP) melihat kalau di Mei itu terlalu mepet dengan Pilkada. Tapi kalau itu jadi keputusan ya itu harus dilakukan. Meskipun menjadi ranah KPU dalam penentuan sebagaimana amanat di undang-undang, tapi dalam penyusunan perlu didiskusikan DPR dengan pemerintah dalam rapat dengar pendapat,” ujar Awiek dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Membaca Peta Koalisi dan Potensi Kontestasi 2024’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menambahkan pihaknya tidak mempersoalkan jika Pemilu 2024 berlangsung di Mei, meskipun bertepatan dengan bulan suci Ramadan (bulan puasa).

Jika penentuan Pemilu 2024 berlangsung di Mei terkait dengan argumentasi politik, Awiek yakin hal itu masih dapat dibicarakan.

Advertisement

“Memangnya haram Pemilu di bulan puasa? Dulu pernah juga kalau tidak salah 2014 itu di bulan puasa pernah terjadi Pemilu. Jadi bukan suatu hal yang aneh, kalau soal argumentasi politik itu bisa dibicarakan,” tegas Awiek.

Karena relatif masih belum diputuskan waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, legislator dapil Jawa Timur XI itu berharap para figur-figur potensial yang akan menjadi pemimpin ke depannya agar serius menyampaikan visi dan gagasannya terkait masa depan Indonesia.

“Gagasan mereka seperti apa sebenarnya, kan selama ini kita hanya mendengar dari media. PPP juga akan mengundang para kepala daerah yang disebut dalam survei ke dalam Forum Alim Ulama nantinya untuk menyampaikan pokok pikiran mereka. Karena masalah bangsa Indonesia adalah masalah bersama dan harus dipikirkan panjang,” jelas Awiek.

(detak)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...